Pesisir Selatan--Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) lakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), terkait kroscek data masyarakat miskin calon menerima bantuan non tunai.
Kepala Dinsos P3A Pesel, Zulpian Apriyanto dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Pakir Miskin, Erdianto BTR mengatakan Jumat (2/8) bahwa di daerah itu calon penerima bantuan non tunai melalui penerapan Warung elektronik (e-Warung) sebanyak 21.905 kepala kelauarga (KK).
"Dari jumlah itu setelah dilakukan pemutahiran terdapat sebanyak 5 ribu data yang masih eror. Agar tidak ada masyarakat yang dirugikan, sehingga kita dari Dinsos P3A melakukan koordinasi dengan Disdukcapil," ungkapnya.
Dijelaskanya bahwa data eror tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Diantaranya ada nama yang tertulis, tapi tidak memiliki alamat yang jelas.
"Termasuk juga satu nama memiliki orang tua yang sama hingga puluhan orang. Agar lebih jelas kondisi yang sebenarnya, sehingga kita melalui petugas juga turun langsung ke lapangan. Tujuannya agar nama-nama yang eror itu bisa terdata dan masuk sebagai penerima," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa upaya itu dilakukan, sebab Pessel menargetkan penerapan penyaluran bantuan non tunai melalui e-Warung pada September 2019 mendatang.
"Agar tidak ada warga yang dirugikan, sehingga sambil melakukan pendataan, nama-nama yang masih eror itu kita pending dulu," jelasnya.
Ditambahkan lagi bahwa program e-Warung sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo agar bantuan sosial dikendalikan dalam bentuk nontunai, agar bisa dikonversikan dengan berbagai bahan kebutuhan pokok masyarakat.
Penerima program keluarga harapan atau masyarakat kurang mampu yang mendapat jatah rastra dapat membeli kebutuhan pokok yang ada di warung tersebut, dengan menggunakan kartu seperti anjungan tunai mandiri (ATM).
"Dengan kartu itu bisa menekan adanya penyimpangan bantuan dan penerima juga dapat mengontrol pembelian bahan pokok sesuai dengan kebutuhan, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran," tutupnya. (05)