Painan, April----
Focus Parlemen kerjasama Direktorat Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adakan seminar dengan topik agenda memperkuat kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya menata kehidupan berbangsa dan bernegara, di gedung pertemuan pemkab Pesisir Selatan, Rabu (20/4)
Dalam kegiatan tersebut dihadirkan empat pembicara,yaitu Gubernur Prof.Dr.Irwan Prayitno,P.Si,M.Sc, anggota Komisi II DPR RI,Hermanto,SE,MM, Alirman Sori,SH,MH,M.Hum,MM dan Hamdanus,S.Fil.I,M.Si direktur Eksekutif Fokus Parlemen sekaligus juga manjabat sebagai Direktur Utama PT.Fucusindo Persada.
Acara yang diikuti seluruh Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari se-kabupaten Pesisir Selatan yang dibuka oleh Sekretariat daerah Pessel, Rosman Effendi ini berjalan meriah serta warnai dengan tanya jawab yang cukup alot antara pembicara dengan undangan yang hadir.
"Kita sangat bersyukur dengan kehadiran para undangan sekalian, mudahan-mudahan kegiatan yang kita gelar ini bermanfaat bagi daerah, bangsa dan negara,"ungkap ketua Fokus Parlemen, Hamdanus,S.Fil.I,M.Si dalam sambutannya.
Kegiatan seminar ini agak difokuskan pada UU tentang pemerintahan Desa dan Nagari, karena secara nasional pemerintahan terendah itu adalah desa, namun di Sumatera Barat berbeda dengan daerah lain yaitunya pemerintah terendah itu adalah Nagari.
Salah seorang penanya, Ramlan Djam, bahwa secara finansial kita di sumbar dirugikan, karena Nagari yang ada sekarang merupakan gabungan dari beberapa desa.
"Tentunya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing desa dan nagari sama, namun bagi Sumbar Nagari yang ada merupakan gabungan dari beberapa desa, tentunya secara keutungan kita rugi. Namun hal ini tidaklah penting karena harga diri kita tidak bisa kita hargai dengan uang,"terangnya.
Pada kesempatan itu Alirman Sori, juga memaparkan beberapa hal penting, bahwa peran tokoh Pessel dalam mempercepat pembangunan daerah.
"Semua kita mempunyai peran yang sama dalam mempercepat perkembangan daerah, baik pemerintah daerah sebagai eksekuitf, legislatif dan masyarakat, karena tanpa kerjasama yag baik mustahil harapan bisa dicapai,"tutur Alirman Sori.(02)