Pesisir Selatan - Keberadaan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) atau biasa disebut Bamus dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sangat tinggi perannya. Bahkan dalam pemerintahan Bamus menjadi mitra kerja bagi walinagari meningkatkan kesejateraan nagari
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Pemerintahan Nagari,Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Hamdi Minggu (30/6) menjelaskan bahwa peran BPN sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
”Badan Permusyawaratan Nagari memiliki peran penting karena harus aspirasi masyarakat, menampung, dan mengelolanya sebagai energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan nagari," terangnya
Menuturkan bahwa lembaga ini harus bisa menjadi penyeimbang dari wali nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari. Peran BPN akan semakin besar untuk kemajuan nagari. Ke depan, BPN diharapkan bisa menjadi DPR di tingkat nagari.
”Selain menjadi fungsi kontrol, BPN juga memiliki peran besar dalam penyusunan kebijakan dan penyusunan APBNag,"lanjutnya
Ditambahkannya Bamus merupakan lembaga legislatif yang kedudukanya sejajar dengan wali nagari, dan saling berkerja sama dalam membangun nagari, sekaligus bisa bersinergi bersama wali nagari untuk bersama-sama menetapkan/mengawasi peraturan nagari dan pembelanjaan nagari secara transparansi.
"Bamus dituntut untuk menjadi tauladan oleh masyarakat dan mempertahankan marwah lembaga Bamus itu sendiri, Bamus mempunyai tanggung jawab yang cukup besar," ujarnya
Peranan Bamus dalam menyukseskan pembangunan serta mengetahui potensi apa yang ada di nagarinya, sekaligus harus bisa menyaring informasi-informasi di tengah masyarakat diharapkan Bamus bisa bekerja dengan maksimal.Dan bisa membawa perubahan yang lebih baik kedepan untuk di setiap nagari-nagari.
Ditambahkannya Bamus merupakan lembaga legislatif yang kedudukanya sejajar dengan wali nagari, dan saling berkerja sama dalam membangun nagari, sekaligus bisa bersinergi bersama wali nagari untuk bersama-sama menetapkan/mengawasi peraturan nagari dan pembelanjaan nagari secara transparansi.(07)