Penulis: Yoni Syafrizal
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk menyusun RAPBD Tahun 2026 yang berpihak pada masyarakat, berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran. Pandangan umum fraksi DPRD menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam memastikan anggaran daerah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan rakyat.
Menanggapi masukan fraksi, pemerintah daerah menekankan prinsip otonomi daerah dan good governance. Setiap saran menjadi bahan evaluasi strategis dalam perumusan anggaran agar program-program prioritas berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam penyusunan RAPBD, Pemkab Pesisir Selatan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen ini selaras dengan RPJMD 2025-2029, sehingga seluruh program yang direncanakan dapat mendukung arah pembangunan jangka menengah daerah.
Kebijakan belanja daerah diarahkan pada program dengan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan infrastruktur dasar. Program yang dianggap kurang strategis akan disesuaikan agar anggaran dapat digunakan optimal.
Upaya peningkatan kemandirian fiskal menjadi salah satu fokus RAPBD 2026. Pemerintah daerah menekankan optimalisasi PAD, inovasi pajak dan retribusi, serta perbaikan tata kelola aset. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting. Pemerintah berupaya melibatkan BUMD, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga ketergantungan terhadap APBD dapat dikurangi, sementara pertumbuhan ekonomi lokal meningkat.
Dalam sektor pendidikan, RAPBD menargetkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, sedangkan di bidang kesehatan, penambahan kuota BPJS dan peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi prioritas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM lokal.
Infrastruktur juga menjadi titik fokus, khususnya pembangunan jalan, drainase, dan akses transportasi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memastikan pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan fiskal, merujuk Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Pembangunan Daerah.
Dalam sektor ekonomi, RAPBD 2026 mendorong pemberdayaan UMKM, kemitraan dengan lembaga keuangan, dan pelatihan wirausaha di tingkat nagari. Tujuannya menciptakan rantai pasok ekonomi lokal yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan program sosial seperti PKH dan Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu akan diperkuat. Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sekaligus mendorong keterlibatan DPRD untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Optimalisasi pajak daerah juga menjadi perhatian. Penyesuaian NJOP mengikuti harga pasar tanpa membebani masyarakat, dan pemanfaatan teknologi GIS meningkatkan akurasi serta efisiensi pemungutan pajak.
Seluruh program pro rakyat di RAPBD 2026 telah diintegrasikan dalam lima program unggulan daerah, yakni Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera. Program-program ini menjadi landasan pembangunan berkelanjutan sesuai RPJMD 2025-2029.
Integrasi program unggulan ini juga sejalan dengan potensi lokal Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga peternakan. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, potensi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Langkah-langkah strategis ini dirancang untuk memperkuat layanan publik, mendorong ekonomi rakyat, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemkab Pesisir Selatan optimistis RAPBD 2026 menjadi instrumen penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Dengan fokus pada program prioritas, kemandirian fiskal, dan kolaborasi lintas sektor, RAPBD 2026 diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.