• info@pesisirselatan.go.id
  • Hours: Mon-Fri: 8am – 4pm

13 April 2011

901 kali dibaca

Tapal Batas Pessel Dengan Muko-Muko Akan Di Bahas Di Kemendagri

Painan, April----

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori menjambangi Pesisir Selatan dalam memanfaatkan masa resesnya. Selain itu, anggota DPD RI putra Pesisir Selatan itu juga akan mengunjungi 18 Kabupaten / kota lainnya di Sumbar. Dalam kunjungannya ke Pessel, Alirman Sori mengadakan dialog dengan Kapolres dan Bupati setempat di gedung Bayangkari Polres, Rabu (13/4).

Beberapa hal yang dibahas dalam dialognya, salahsatunya tentang tapal batas wilayah Pesisir Selatan dengan Kabupaten Muko-muko propinsi Bengkulu. Yang mana, permasalahan tapal batas antara dua wilayah itu hingga kini belum menemukan titik terangnya. Kedua daerah ini masih saja terlibat persengketaan batas yang belum kunjung selesai meski kedua pemerintah Kabupaten dan Provinsi itu telah berusaha untuk menyelesaikan.

Permasalahan batas wilayah ini akan menjadi prioritas utama untuk dicarikan solusinya. Sebab, kalau tidak diselesaikan secara cepat dan tepat dikhawatirkan akan memakan korban nyawa dan ini harus diantisipasi sejak dini, ucap Alir, panggilan akrab mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan itu.

Kedua daerah ini bersitegang mengklaim adanya pencaplokan tanah oleh masing-masing warga dekat perbatasan antara Pesisir Selatan di Kecamatan Lunang Silaut dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu itu. Lahan yang dimanfaatkan warga Lunang Silaut sebagai lahan perkebunanan di klaim warga Muko-Muko sebagai lahan miliknya di kabupaten Muko-Muko. Sebaliknya warga Silaut Pesisir Selatan juga demikian.

Menurut Alir, apapun permasalahan yang terjadi pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak selesai, hanya saja perlu waktu untuk menyelesaikannya. Dengan duduk bersama membahas untuk mencari jernihnya persoalan itu diyakini bisa menyelesaikan persoalan yang sedang hangat tersebut.

Alir berjanji akan membicarakan permasalahan tapal batas antara dua wilayah ini dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta nanti. Permasalahan itu harus diselesaikan secepatnya karena jika berlarut-larut dikhawatirkan makan korban jiwa antara ke dua belah pihak. Namun, katanya, kekerasan tidak akan menyelesaikan suatu persoalan (permasalahan), bahkan akan menimbulkan permasalahan lain dan baru.(04