Painan, Maret 2015.
Wakil Bupati kabupaten Pesisir selatan (Pessel), Editiawarman, menghimbau para wali nagari untuk berhati-hati memanfaatkan dana pembangunan nagari, supaya transparan dan tidak memicu masalah.
Dikwatirkan, bagi wali nagari dalam menjalankan tugas yang tidak mengacu kepada aturan akan berhadapan dengan hukum.
" Setiap dana yang dialokasikan pemerintah tentu ada pertanggung jawabannya, kemudian segala masalah di nagari diharapkan wali nagari dapat menyelesaikan di tingkat bawah (nagari) secara musyawarah dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus)," ujarnya.
Kemudian lagi katanya, diminta kepada wali nagari yang sudah mendapat amanah dari masyarakat dan pemerintah untuk dapat bekerja dengan baik, terutama dalam percepatan pembangunan nagari.
" Tugas wali nagari memang berat di dalam mengayoni masyarakat, bila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas tentu akan menjadi amal ibadah yang tinggi nilainya,katanya.
Kemudian ditegaskan," Wali nagari bukan untuk dilayani oleh masyarakat, tapi sebaliknya yaitu mengayoni dan memberikan pelayanan yang prima terhadap warganya, suksesnya pembangunan tidak terlepas antara pemerintahan nagari besinergi dengan masyarakat, maka segala kebutuhan pembangunan harus melalui hasil musyawarah agar tepat sasaran,"tutupnya.(08)