• info@pesisirselatan.go.id
  • Hours: Mon-Fri: 8am – 4pm
Di RDP DPRD Pessel, Wabup Risnaldi Tegaskan Hak Masyarakat Dibela, Investor Tetap Dijaga

31 Oktober 2025

108 kali dibaca

Di RDP DPRD Pessel, Wabup Risnaldi Tegaskan Hak Masyarakat Dibela, Investor Tetap Dijaga

Pesisir Selatan – Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menegaskan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan saat menyikapi investasi di daerah.

Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah berkomitmen untuk membela hak-hak masyarakat tanpa mengabaikan pentingnya menjaga keberlanjutan investasi.

Pernyataan itu disampaikan Risnaldi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan Organisasi Masyarakat Inderapura Bersatu, Jumat (31/10/2025) sore di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

RDP tersebut digelar untuk membahas tuntutan masyarakat terhadap PT Incasi Raya, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi lebih dari dua dekade di wilayah Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Air Pura. 

Dalam rapat itu, masyarakat yang tergabung dalam Inderapura Bersatu meminta agar perusahaan memenuhi kewajiban menyediakan kebun plasma 20 persen dari luas Hak Guna Usaha (HGU) yang dimilikinya.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, didampingi Wakil Ketua DPRD Dani Sopian dan Hakimin, serta dihadiri oleh segenap anggota DPRD, Sekretaris DPRD, dan jajaran. 

Hadir pula Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pessel, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pessel, serta perwakilan Dinas Kehutanan.

Dalam forum tersebut, Wabup Risnaldi menyampaikan pandangan yang tegas dan berimbang. 

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap aspirasi masyarakat, namun di sisi lain juga tetap menjaga iklim investasi yang sehat di daerah.

“Pemerintah berpikir dalam bentuk keseimbangan. Kita butuh investasi di Pesisir Selatan, tapi dengan catatan: sepanjang menunaikan kesepakatan, komitmen, dan berkontribusi baik bagi masyarakat sekitar,” ujar Risnaldi.

Ia menegaskan, hak masyarakat harus dibela, dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan akibat praktik usaha yang tidak adil.

“Jangan sampai ada masyarakat yang terpinggirkan. Kita ingin investasi berjalan, tapi tidak boleh di atas penderitaan rakyat,” tegasnya.