Painan, Dinas Pangan selenggarakan Rapat Koordinasi penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vunerability Atlas (FSVA) bertempat di Ruang Rapat, Kamis (26/09).
Sebagaimana diketahui ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.
Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pangan Alfis Basyir, SE, M. Hum ditengah memimpin rapat Koordinasi Tim Penyusunan FSVA tahun 2019 sebagaimana surat undangan bernomor : 521/259/Pangan-PS/2019 tertanggal 20 September 2019 yang dihadiri para petugas penyusun FSVA tahun 2019 yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 521/232/Kpts/BPT-PS/2019 mengatakan ditingkat pusat FSVA sudah menjadi rujukan untuk membangun program kegiatan pada tahun berikutnya.
“FSVA sudah dipergunakan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dalam menentukan lokasi program Kawasan Madiri Pangan dan program KRPL begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia juga sudah mempergunakan FSVA untuk menentukan Program Penanganan Daerah Rawan,dan progrm Scale Up Nutrition (Sun) dari Bappenas, “ Katanya.
Ia melanjutkannya begitu juga dengan Pemprov Sumbar dalam menentukan program kegiatannya sudah mengacu pada FSVA agar visi misi Gubernur Sumatra Barat menjadi tepat sasaran salah satunya melalui program Nagari Mandiri Pangan.
“FSVA mampu menghadirkan nagari-nagari yang mengalami kerawanan pangan dan gizi, selanjutnya diharapkan kepada perangkat daerah terkait agar saling berkolaborasi mengeroyok suatu nagari yang dianggap rawan terhadap pangan,” Ungkapnya.
Ditempat yang sama dalam laporannya Kepala Bidang Distribusi dan Kerawanan Pangan Afriman Julta, S.Pi mengatakan pengambilan data dilapangan sudah dilakukan namun harus direkonsiliasi ulang dengan data dari Perangkat Daerah.
“Rapat ini dilaksanakan agar data yang diperoleh dari lapangan memiliki keseragaman dengan data yang berasal dari Perangkat Daerah,” Katanya.
Sementara itu Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Mardoni, SE turut menjelaskan tentang idikator yang harus dipenuhi dalam penyusunan FSVA tahun 2019.
“6 Indikator yang harus dipenuhi dalam penyusunan data FSVA diantaranya Rasio luas baku lahan sawah datanya bersumber dari BPS/ Pusdatin selanjutnya Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan sumber datanya podes/ BPS, kemudian Rasio penduduk data bersumber dari data terpadu program penanganan fakir miskin, berikutnya data desa yang tidak memiliki penghubung dan rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih serta rasio jumlah penduduk desa, “ Jelasnya.