Painan - Dalam upaya menjaga laut tetap lestari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat terus mematangkan rencana pembangunan pos terpadu di Kecamatan Linggo Sari Baganti terkait maraknya aksi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal di kecamatan tersebut.
"Sebelumnya tim juga sudah diturunkan untuk mengecek kesiapan lokasi pembangunan pos," kata Kepala Dinas Perikanan Pesisir Selatan, Andi Syafinal di Painan, Kamis.
Ia mengemukakan selain personel dari Dinas Perikanan Pesisir Selatan dan Dinas Kelautan Sumatera Barat, personel dari Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II Padang akan berkantor di pos terpadu tersebut.
Menurutnya sejak beberapa tahun terakhir penggunaan alat tangkap jenis lampara dasar marak digunakan oleh oknum nelayan di perairan Linggo Sari Baganti.
Meski sudah dilarang, 113 alat tangkap yang berpotensi merusak terumbu karang, rumput laut serta berdampak buruk terhadap perkembangbiakan ikan terus digunakan.
"Sebelumnya kami telah mengumpulkan seluruh nelayan pemilik lampara dasar dan bersama-sama telah menyepakati agar alat tangkap mereka diganti dengan yang legal, namun dalam praktiknya nelayan menolak kesepakatan tersebut," imbuhnya.
Padahal katanya tahun ini kabupaten telah menganggarkan Rp2,4 miliar dan pemerintah provinsi Rp2,5 miliar untuk pembiayaan penggantian alat tangkap tersebut.
Pendirian pos terpadu merupakan langkah lanjutan sebagai upaya untuk memastikan laut tetap lestari.