Pesisir Selatan – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, bersama Kepala Dinas Pendidikan Salim Muhaimin dan Kabag Kesra Sekretariat Daerah, melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (GTKPG). Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Kemendikbudristek, Jakarta, dan diterima langsung oleh Dirjen GTKPG Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd serta Sekretaris Jenderal GTKPG (30/7/2025).
Pertemuan ini membahas empat isu penting terkait peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru di Kabupaten Pesisir Selatan. Isu-isu tersebut meliputi percepatan rekrutmen calon kepala sekolah, relokasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-ASN, serta Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Wabup Risnaldi menekankan pentingnya langkah cepat dalam rekrutmen kepala sekolah guna meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di daerah. Ia menyampaikan bahwa banyak sekolah masih mengalami kekosongan atau belum optimal dalam kepemimpinan.
“Percepatan ini menjadi sangat krusial agar roda pendidikan tidak tersendat,” ujarnya.
Risnaldi menyebut dukungan regulasi dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar proses seleksi dan pengangkatan calon kepala sekolah bisa berjalan cepat, profesional, dan sesuai kebutuhan lapangan.
Selanjutnya, relokasi guru PPPK juga menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini. Wabup Risnaldi berharap agar proses distribusi guru PPPK yang telah dinyatakan lulus seleksi bisa segera dipercepat. Menurutnya, banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil, masih kekurangan tenaga pendidik yang layak.
Kadis Pendidikan Salim Muhaimin mengatakan perlunya kepastian pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi guru non-ASN. Menurutnya guru non-ASN memiliki kontribusi besar terhadap pendidikan daerah, dan mereka layak mendapatkan hak yang sama dalam hal kesejahteraan.
Salim Muhaimin turut menyoroti ketidakmerataan pemberian THR bagi Guru PAI, terutama yang berstatus non-ASN. Ia menilai peran Guru PAI sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda, dan sudah sepantasnya perhatian terhadap kesejahteraan mereka lebih ditingkatkan.
“Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan afirmasi yang lebih kuat bagi para guru non-ASN, terutama Guru PAI. Mereka adalah ujung tombak dalam membina moral dan akhlak peserta didik, dan sudah seharusnya mereka mendapat perlakuan yang adil dalam aspek kesejahteraan,” ujar Salim.
Dirjen GTKPG Prof. Dr. Nunuk Suryani menyambut baik aspirasi dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti isu-isu yang dibahas. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tengah menyempurnakan kebijakan teknis terkait guru secara nasional.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi dan mengawal tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut. Pemerintah daerah berharap kolaborasi ini bisa menjadi model sinergi antara pusat dan daerah dalam memajukan pendidikan nasional.