Painan, Desember ----
Jumlah angka kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan tahun ini menurun menjadi 24 ribu kepala keluarga (KK) dari sebelumnya mencapai 41 ribu KK. Jumlah penduduk Pesisir Selatan tahun 2010 sebanyak 452.344 jiwa. Dari jumlah itu penduduk miskin 24 ribu KK, sebelumnya 41 ribu pada tahun 2005, kata Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit di Painan kemarin. Penurunan jumlah KK miskin yang terjadi sejak lima tahun belakangan tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan selama ini melalui program pengentasan kemiskinan yakni pembangunan berbasis kerakyatan.
Salah satu upaya yang telah dilakukan hingga saat ini seperti dibidang perikanan. Masyarakat setempat melakukan kerjasama dengan investor perikanan budidaya ikan kerapu di kawasan Mande Kecamatan Koto XI Tarusan.
Kerjasama investor, PT Bimantara Citra Jakarta (BEJ) dengan kelompok masyarakat budidaya tersebut sudah terlaksana sejak beberapa tahun terakhir dengan nilai investasi awal Rp2 Miliar.
Kita berharap mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan oleb PT Bimantara Citra Jakarta (BEJ) itu mampu merubah pola masyarakat nelayan yang dipercayainya itu, sehingga bisa merubah pola kehidupan dan ekonomi masyarakat disana khususnya nelayan yang tergabung dalam kelompok budidaya ikan tersebut, kata Nasrul Abit.
Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak membuat upaya pemerintah kabupaten setempat untuk berhenti disitu saja, kedepan angka itu akan diupayakan bisa turun sesuai target nasional hingga tahun 2013 melalui program pembangunan yang berbasis kerakyatan sebagai mana yang telah disusun saat ini.
Apapun bentuk pembangunan maupun program yang dijalankan, jika tidak diiringi dengan semangat dan motifasi untuk maju, hasilnya tetap akan mengecewakan, ujarnya. Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada lima tahun kedepan akan lebih diarahkan pada sektor-sektor yang lebih menyentuh pada ekonomi kerakyatan.
Upaya ini merupakan implementasi dari kajian dan analisa yang dilakukan selama ini, sebab jika itu terabaikan, maka kehidupan masyarakat di bidang peningkatan ekonominya akan sulit tercapai. Pemetaan wilayah berdasarkan potensi yang telah dilakukan selama ini dijadikan sebagai langkah awal dari semua program yang akan dilakukan, sehingga apapun bentuk pembangunan, baik fisik maupun non fisik akan dapat diterima oleh masyarakat, sebab memang sudah didasari atas kebutuhan oleh masyarakat itu sendiri.
Menurut Nasrul Abit, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki kabupaten itu seperti perikanan, perkebunan, pertanian dan pariwisata, memang perlu ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada.
Namun, karena keterbatasan kamampuan yang dimiliki dalam hal pembiayaan yang sangat dibutuhkan, membuat daerah ini butuh uluran dan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Solusi lainnya, pemerintah kabupaten setempat membuka peluang seluas-luasnya kepada pemilik modal atau investor untuk berinvestasi di daerah ini.(04)