Painan, Maret 2015.
Kepada para camat dan walinagari diingatkan supaya dapat memanfaatkan ilmu para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang saat ini tengah mengikuti Praktek Lapangan (PL) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Ketegasan itu disampaikan wakil Bupati Pessel, Editiawarman, sekaitan dengan dijadikanya daerah itu sebagai lokasi PL bagi 375 praja IPDN Baso Bukittinggi Sumbar selama satu bulan yang dimulai sejak tanggal 17 hingga 15 April 2015 mendatang, ketika melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Camat Lengayang, Pardimal kepada camat baru Alfis Basyir, Selasa (24/3).
" Saat ini di Pessel ada sebanyak 375 Praja IPDN yang mengikuti praktek lapangan. Mereka ditempatkan pada semua SKPD yang ada, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Kehadiran mahasiswa IPDN ini, diharapkan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tapi yang dimanfaatkan itu bukanlah tenaganya, tetapi ilmu yang mereka pelajari selama di kampus," katanya.
Ditegaskanya bahwa pemerintah daerah (Pemda) Pessel bersama pihak kampus IPDN memang sengaja melakukan kerja sama dalam hal pembinaan manajemen keuangan. Karena tujuan itu, sehingga mereka dibagi pada semua SKPD yang ada. Sebab jurusan yang dimiliki oleh kampus IPDN yang terdapat di Baso Bukittinggi memang manajemen keuangan.
" Pembinaan manajeman keuangan ini, memang lebih difokuskan pada pemerintahan nagari. Karena pengelolaan manajemen keuangan di tingkat pemerintahan nagari masih rendah dan perlu lebih ditingkatkan. Selain itu juga bertujuan untuk menghadapi pemberlakukan Undang Undang (UU) No. 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, atau nagari di Sumbar. Sebab dengan berlakukanya UU No 6 tahun 2014 ini, maka pengawasan penggunaan keuangan pemerintahan desa atau nagari akan diperketat," ungkapnya.
Dikatakanya bahwa pengawasan lebih ketat itu dilakukan, karena anggaran pembangunan yang dialokasikan ke tingkat pemerintahan terendah akan mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun-ke tahaun.
" Tahun 2015 ini di Pessel anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk nagari berkisar dari Rp 600 juta hingga Rp 700 juta. Angka ini akan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga mencapai Rp 3 miliar pada tahun 2018 nantinya," jelas wabub.
Karena bagi yang salah dalam hal pengelolaan atau penggunaan dana bisa beresiko hukum, maka dia menyarankan kepada para walinagari supaya mau bertanya atau mengajak para mahasiswa Praja IPDN melakukan pembinaan manajemen keuangan kepada staf yang ada di kantor wali nagari.
" Saya harap kehadiran praja IPDN di Kecamatan atau nagari, jangan untuk ikut goro dan kerja bhakti, sebab kehadiran mereka bukanlah untuk itu, tapi bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan, terutama di tingkat pemerintahan terendah, yakni nagari," tegasnya mengingatkan. (05)