Painan, Januari 2016.
Dengan kian meningkatnya alokasi dana untuk desa/nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka kepada Badan Musyawarah Nagari (Bamus) dan walinagari diminta untuk cepat mempelajari dan menguasai aturan dan tata kelola keuangan pemerintah.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Alwis Senin (25/1) terkait alokasi dana di nagari akan mencapai Rp1 miliar per nagari pada tahun 2016 ini.
" Walinagari dan Bamus terutama yang baru dilantik perlu mempelajari sistim administrasi keuangan," katanya.
Disebutkannya, nyaris separuh walinagari di Pessel baru berkiprah dipemerintahan dan perlu mempelajari pengelolaan keuangan pemerintah agar kelak tidak terjebak pada tindakan menyalahi hukum.
Sebagai informasi menurutnya, alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD di Pessel pada tahun 2016 bisa saja bertambah. Contoh tahun 2015 lalu mencapai Rp90,4 miliar, padahal perkiraan awal hanya separuh dari jumlah tetsebut. Alokasi Rp90,4 miliar inilah yang selanjutnya dibagi berdasarkan proporsi masing-masing nagari.
" Dari situlah didapat angka terendah ada nagari yang menerima Rp452 juta dan tertinggi Rp654 juta, tergantung jumlah penduduk dan topografi wilayah," terang Alwis.
Dijelaskanya bahwa alokasi dana itu sepenuhnya menjadi pendapatan nagari dan diperuntukkan bagi tatakelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
" Karena anggaran yang dikelola cukup besar, sehingga saya berharap nagari benar-benar mampu menjadi motor penggerak percepatan pembangunan dan ekonomi, termasuk di Pessel," tutupnya. (05)