Painan, November ----
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyosialisasikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2014 kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. "Proses penyusunan APBD sering terkendala dengan adanya perbedaan persepsi dalam menetapkan asas, prinsip, sistem dan prosedur penganggaran. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terlambatnya penyusunan APBD, " kata Wakil Bupati Pesisir Selatan Editiawarman di Painan, kemarin.
Hal itu harus ditangani secara cermat, karena jika tidak, maka dikuatirkan dapat mengganggu roda pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kepada masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut seluruh SKPD di kabupaten itu diharapkan dapat menyamakan persepsi dalam penyusunan APBD. Mengingat pentingnya kegiatan itu, maka kepada peserta dia meminta untuk mengikutinya dengan serius. Kemudian SKPD diharapkan berhati hati dalam menyusun dan memanfaatkan APBD sehingga tidak berbenturan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Katanya, pengalaman di masa lalu masih ada kesalahan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD. Itu hendaknya dapat dijadikan pelajaran untuk berbuat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
Penyusunan APBD tahun 2014 meliputi, sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan, kebijakan penyusunan, teknik penyusunan dan hal-hal khusus lainnya. Dalam kesempatan itu Editiawarman juga menyinggung tentang pelayanan masyarakat yang mesti menjadi perhatian bersama. Sebagai aparatur pemerintah, tentu memiliki tanggungjawab moral memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
"Ke depan kita harapkan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat akibat buruknya pelayanan oleh aparatur pemerintah. Maka itu, mari tingkatkan kualitas pelayanan mulai dari kabupaten hingga nagari", ucapnya.(04)