Painan, Februari 2015.
Perubahan APBN 2015 menjadi agenda mendesak untuk mengakomodir berbagai program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Program baru yang diluncurkan tentu berimplikasi pada anggaran yang tersedia. Mengingat APBN 2014 masih merupakan produk pemerintahan SBY-Budiono, maka target Perubahan- APBN mendesak dilakukan.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Pesisir Selatan juga tengah ancang-ancang melakukan perubahan APBD 2014, mengikuti alur perubahan APBN tersebut. Bupati Pesisir Selatan menyebutkan, pada perubahan tersebut akan diakomodir penambahan anggaran untuk pemerintahan nagari yang sedianya juga akan bertambah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pihak Kemenkeu menurut Bupati Nasrul Abit, perubahan APBN sedang dibahas terutama untuk menampung sejumlah program unggulan pemerintahan baru.
"Sejumlah program tentu perlu diakomodir dalam Perubahan APBN, begitu pula akan berimbas pada APBD" jelasnya.
Menurut Bupati Nasrul Abit, setiap SKPD diharapkan untuk ancang-ancang pula melakukan revisi atau perubahan pada DPA yang ada sehingga mata anggaran yang tidak diperkenankan untuk segera digeser.
Sekretaris DPPKAD Pessel, Darmadi mengungkapkan pada media ini, bahwa saat ini memang SKPD masih fokus untuk melengkapi berbagai administrasi keuangan termasuk perangkat pengelola keuangan.
"Berbagai perangkat pengelola keuangan, termasuk proses pelelangan perlu segera dilakukan mengingat triwulan pertama sudah berjalan separoh" ujarnya.
Darmadi menambahkan, Perubahan APBD 2015 lebih lanjut masih menunggu ketentuan dan arahan dari pimpinan. Namun, menurut kebiasaan waktu perubahan APBD sekitar bulan Juni.(06)