Pesisir Selatan - Posyandu tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita dan imunisasi, tetapi kini telah bertransformasi menjadi kelembagaan terpadu yang berperan strategis dalam pembangunan daerah.
Hal itu ditekankan Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus anggota DPR RI, Lisda Hendrajoni, saat dikukuhkan sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan oleh Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Painan, Rabu (10/9/2025).
Lisda Hendrajoni, yang juga dikenal aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, menegaskan bahwa pengukuhan Tim Pembina Posyandu ini bukan hanya kegiatan seremonial.
“Selamat kepada Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan yang baru saja dikukuhkan. Jabatan ini bukan sekadar posisi, tetapi amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Momentum ini juga mengajak kita mengubah cara pandang terhadap posyandu,” kata Lisda.
Ia menjelaskan bahwa paradigma lama tentang posyandu yang hanya fokus pada kesehatan ibu dan anak harus diubah.
“Dulu kita mengenal posyandu hanya sebagai pos pelayanan kesehatan dasar, seperti penimbangan balita, imunisasi, dan pemantauan kehamilan. Namun sejak tahun 2024, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang memaksa kita mengubah cara pandang terhadap posyandu,” jelasnya.
Lisda memaparkan bahwa posyandu kini telah menjadi kelembagaan yang bermitra dengan pemerintah nagari dan sejajar dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Di tingkat desa atau nagari, posyandu telah bertransformasi dari sekadar kegiatan kesehatan menjadi kelembagaan yang setara dengan PKK, LPMN, dan Karang Taruna. Pos ini berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang dikenal sebagai Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), mencakup layanan kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, dan ketertiban serta perlindungan masyarakat,” paparnya.
Selain itu, Lisda juga menyoroti peran strategis posyandu dalam mendukung berbagai isu pembangunan nasional dan daerah.
“Posyandu memiliki peran penting dalam penanganan stunting, pengendalian inflasi, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, gerakan pangan lokal, serta gerakan keluarga sehat tanggap bencana. Namun, kita juga dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Kondisi ini menuntut inovasi agar kita bisa mempercepat pembangunan Pesisir Selatan,” tegasnya.
Lisda menambahkan, Pemkab Pesisir Selatan telah memiliki berbagai program unggulan pro rakyat untuk menjawab tantangan tersebut.
“Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan memiliki program unggulan pro rakyat, yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mangaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera. Posyandu sebagai kelembagaan memiliki jaringan hingga ke tingkat bawah, sehingga dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung suksesnya program tersebut,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan peran posyandu.
“Posyandu bisa menjadi perpanjangan tangan perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan hingga tingkat nagari, khususnya dalam penyelenggaraan 6 SPM. Keberhasilan posyandu sangat bergantung pada kerja sama erat pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait. Kami juga berharap dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati selaku penasihat Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam fasilitasi maupun pendanaan melalui kebijakan yang ada,” ujar Lisda.
Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk menjadikan posyandu sebagai garda terdepan pembangunan.
“Harapan kita semua, kegiatan posyandu menjadi salah satu formula tepat menjawab tantangan pembangunan demi mewujudkan Pesisir Selatan yang maju, tumbuh, dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan komitmen Bapak Bupati Hendrajoni, kita mampu menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT memberikan bimbingan, perlindungan, dan ridho-Nya kepada kita semua,” pungkasnya.