Painan, April 2015
Sementara terkait jatah pembangunan di pada pemerintahan sekarang, Menteri PPN Andrianof Chaniago mengatakan, Jokowi tidak membedakan prioritas pembangunan berdasarkan suara pada Pemilu tahun lalu. Semua provinsi dan daerah adalah sama dan perlu dibangun.
"Ya, perencanaan pembangunan tidak ada kaitannya dengan hasil Pemilu presiden tahun lalu. Pola perencanaan negara kita telah jelas yakni salah satunya tertuang dalam UU NO 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional," katanya Sabtu (25/4).
UU tersebut mengakomodir usulan masyatakat mulai dari kelompok dan pemerintahan terkecil. Pola pengusulannya juga telah jelas yakni dengan Musrenbang yang dilakukan secara bertingkat mulai dai desa, kabupaten, provinsi hingga nasional..
"Kegiatan prioritas juga sudah ada acuannya, jadi tidak ada kaitannya dengan suara saat Pilpres," katanya.
Khusus di Sumbar ada sejumlah prioritas pembangunan juga sudah masuk RPJMN, termasuk salah satunya adalah Kawasan Pengembangan Wisata Bahari Terpadu Mandeh. Maka disini ada pembagian tugas antara kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
"Mana yang harus dianai APBD kabupaten, provinsi, dan pusat sudah jelas. Tugas pemerintah pusat adalah membuka keterisolasian dengan membangun jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan listrik dan memfasilitasi daerah dengan investor," katanya. (09)