Pesisir Selatan – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, didampingi Sekretaris Daerah Mawardi Roska dan sejumlah kepala dinas terkait, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Kegiatan digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (5/8/2025), dengan agenda utama membahas percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh wilayah provinsi.
Rakor tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memperkuat sinergi dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. SPM meliputi layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan ketenteraman umum.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat beserta jajaran, kepala daerah, serta seluruh perangkat daerah teknis yang menangani pelayanan dasar.
Pemkab Pesisir Selatan menunjukkan keseriusannya dengan mengikutsertakan seluruh pejabat terkait guna menyamakan persepsi dan strategi pencapaian indikator SPM.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Barat menegaskan bahwa pemenuhan SPM bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.
“Standar Pelayanan Minimal adalah hak masyarakat dan wajib diberikan oleh pemerintah. Kita tidak boleh lalai dalam menjamin layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga,” tegas Gubernur.
Rakor juga menghadirkan narasumber dari kementerian terkait untuk memberikan arahan teknis dan evaluasi progres penerapan SPM di kabupaten/kota. Para peserta berkesempatan berdiskusi, menyampaikan tantangan di lapangan, dan menggali praktik baik yang sudah diterapkan daerah lain.
Wabup Risnaldi menyambut positif pelaksanaan rakor tersebut. Ia mengatakan bahwa Pemkab Pesisir Selatan siap berbenah dan memperkuat pelaksanaan SPM melalui sinergi seluruh perangkat daerah.
“Kami menyadari bahwa pelayanan dasar adalah pondasi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, kami berkomitmen penuh untuk mempercepat pencapaiannya,” ujar Risnaldi.
Lebih lanjut, Risnaldi menjelaskan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk merumuskan kebijakan dan aksi nyata di daerah.
“Melalui forum ini, kita dapat belajar dari pengalaman daerah lain dan menyusun langkah strategis agar seluruh indikator SPM dapat terpenuhi secara efektif,” tambahnya.
Menjelang akhir kegiatan, seluruh kepala daerah dan perwakilan perangkat daerah menandatangani komitmen bersama dalam memperkuat pelaksanaan SPM secara konsisten dan terintegrasi di seluruh Sumatera Barat.
Diharapkan, hasil dari rakor ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui layanan yang lebih baik, tepat sasaran, dan berkeadilan.