Pesisir Selatan — Polres Pesisir Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pengamanan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, (02/12), pukul 09.00 WIB di Aula Endra Dharmalaksana Polres Pesisir Selatan.
Rakor ini menjadi forum penting bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan seluruh unsur keamanan dan penyelenggara Pilwana memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, potensi kerawanan, serta langkah pencegahan konflik. Pemkab menilai koordinasi lintas sektoral merupakan pondasi utama untuk menciptakan Pilwana yang tertib dan damai.
Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Eva Fauza Yuliasman, hadir mewakili Bupati dan menjadi salah satu tokoh kunci dalam penyampaian arahan pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Sekda menegaskan bahwa Pilwana adalah agenda besar daerah yang membutuhkan kesiapan matang, bukan hanya dari kepolisian, tetapi juga dari seluruh unsur pemerintahan nagari.
Sekda menyampaikan bahwa Pemkab Pesisir Selatan berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan Pilwana Serentak 2025, baik melalui koordinasi administratif, fasilitasi anggaran, maupun pendampingan kepada panitia nagari. Ia juga mengingatkan seluruh ketua Pilwana agar menjaga independensi dan mematuhi aturan yang berlaku.
Kegiatan Rakor dipimpin Kapolres Pesisir Selatan, AKBP Derry Indra, S.I.K., yang memaparkan strategi pengamanan mulai dari pemetaan kerawanan hingga pengawalan logistik. Kapolres menyambut baik arahan Sekda dan menegaskan pentingnya hubungan kerja yang solid antara Pemda dan kepolisian.
Dari unsur legislatif, Ketua DPRD Pesisir Selatan, Afrinal Tanjung Rajo Molek, turut hadir untuk memperkuat dukungan politik terhadap pelaksanaan Pilwana yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif mendukung penuh langkah-langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas di seluruh nagari.
Komando Distrik Militer 0311/Pessel juga menunjukkan dukungan dengan mengirim perwakilan Dandim, Kapten Inf. Satmarizal. TNI menegaskan siap berkoordinasi dengan Pemda dan Polri dalam mengantisipasi potensi gangguan, sehingga pelaksanaan Pilwana tetap berada dalam situasi aman dan terkendali.
Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, yang diwakili Ridho Pradana, S.H., menyampaikan perhatian pada aspek hukum Pilwana. Kejari sejalan dengan Pemda dalam mendorong pencegahan pelanggaran sejak dini, terutama terkait praktik politik uang dan penyalahgunaan kewenangan di tingkat nagari.
Rakor ini juga melibatkan Pejabat Utama Polres, Kapolsek jajaran, serta Ketua Pilwana dari seluruh nagari. Sekda kembali menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara panitia nagari dan pemerintah daerah agar setiap potensi masalah dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan.
Dengan diselenggarakannya Rakor Lintas Sektoral ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekda Eva Fauza Yuliasman berharap seluruh elemen dapat menguatkan sinergi, sehingga Pilwana Serentak 2025 dapat terlaksana dengan aman, demokratis, dan memberikan hasil terbaik bai masyarakat nagari.