Pesisir Selatan--Keterbatasan kemapuan keuangan daerah menjadi salah satu kendala penanganan sungai kritis tidak bisa dilakukan secara maksimal, termasuk juga di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).
Berdasarkan hal itu, maka perlu perhatian pemerintah pusat dan provinsi.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Pengeloaan Sumber Daya Air (PSDA) Pessel, Doni Gusrizal melalui Kepala Bidang (Kabid) Sungai Pantai dan Rawa, Novi Irawan Kamis (26/7).
Dijelaskanya bahwa pihaknya hingga saat itu terus melakukan penanganan terhadap aliran sungai kritis, yang diakibatkan oleh alur yang berbelok-belok, serta juga akibat penumpukan sendimen.
Upaya itu bertujuan untuk menjawab keluhan masyarakat yang pemukimanya terancam, serta juga mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan bila terlambat dalam melakukan penanganan.
"Karena alokasi anggaran yang tersedia dari APBD kabupaten sangat terbatas, atau hanya sebesar Rp 5.441.900.000, sehingga penanganan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sebab jumlah itu dinilai jauh dari memadai bila dibandingkan dengan jumlah sungai, yakni sebanyak 22 buah," ujarnya.
Diungkapkanya bahwa untuk memenuhi kekurangan dan keterbatasan keuangan, sehingga daerah itu terus berupaya kepada pemerintah pusat dan provinsi agar mendapat alokasi anggaran.
"Berkat upaya itu, sehingga tahun 2019 ini Pessel mendapat alokasi dana untuk penanganan sungai kritis di beberapa titik dari Dinas PSDA Sumbar sebesar Rp19.906.803.519. Melalui bantuan itu, sehingga kita berharap penanganan sungai kritis ini bisa dilakukan secara bertahap, serta juga maksimal," ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa tahun 2018 lalu, Pessel juga mendapatkan alokasi dana untuk penanganan sungai kritis dari PSDA Sumbar sebesar Rp 41.332.225.479.
"Berkat bantuan itu, sehingga keterbatasan kemampuan keuangan daerah bisa terjawab. Diharapkan bantuan ini bisa terus didapatkan oleh Pessel guna menjawab keterbatasan kemampuan daerah untuk menangani sungai kritis," tutupnya. (05)