PAINAN, Desember 2013-Pesisir Selatan targetkan Pendapatan Aseli Daerah (PAD) naik sebesar 15 sampai 20 persen pada tahun 2014 mendatang. Upaya penaikan PAD tersebut terkait dengan makin besarnya peluang pendapatan dan tingginya pembiayaan dan pembelanjaan daerah. Oleh karenanya, perlu upaya peningkatan pendapatan sehingga keuangan daerah membaik.
Bupati Pessel Nasrul Abit mengtakan, dengan adanya target kenaikan PAD sebesar Rp10 milyar tahun 2014 mendatang diharapakan seluruh instansi terkait bekerja lebih keras. Jadi PAD Pessel keseluruhannya adalah Rp50 milyar.
"Peluang PAD tersebut berasal dari banyak sumber, misalnya pajak daerah, retribusi daerah, perusda, hasil pengelolaan kekayaan daerah," katanyanya.
Ia mencontohkan, realisasi PAD tahun 2013 lalu PAD ditargetkan sebesar Rp 40 milyar yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 9 milyar retribusi daerah Rp 9.3 milyar. Hasil perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 2.95 milyar dan PAD yang syah Rp 18.7 milyar.
Dijelaskan, kebijakan belanja langsung tahun 2013 ini diarahkan dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan penting berdasarkan permendagri No 13 tahun 2006 dan No 59 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.
Untuk Kabupaten Pessel urusan ini dilaksanakan oleh 13 dinas,6 badan,4 kantor dan RSUD, Sekretaris Daerah,Inspektorat Daerah dan Sekretariat DPRD serta 15 kecamatan. Untuk melaksanakan kegiatan wajibnya dialokasikan anggaran sebesar Rp 281 milyar atau sekitar 89.94 % dari total belanja langsung tahun 2013.
Lebih rincinya untuk Dinas Pendidikan dialokasi belanja langsung sebesar Rp 56 milyar, kesehatan Rp 39 milyar, pekerjaan umum Rp 99 milyar. Perencanaan Pembangunan Rp 3 milyar, perhubungan Rp2 milyar.
Kantor Lingkungan hidup Rp 2.1 milyar, kependudukan dan catatan sipil Rp 2.1 milyar, sosial Rp 2.2 milyar. Koperasi dan UKM Rp 4.6 milyar. Penanaman modal Rp 667 juta. Kebudayaan Rp 2.5 milyar, Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri Rp 6.1 milyar.
Untuk Otonomi daerah,Pemerintahan umum,Administrasi,keuangan daerah,perangkat daerah,kepegawaian dan persandian Rp 53.5 milyar. Ketahanan pangan Rp 2.0 milyar, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 3.6 milyar.Kearsipan Rp 738 juta.
Sedangkan untuk program prioritas yaitu pertanian Rp 16.635.226.438.Kehutanan Rp 2.173.973.221. Kelautan perikanan Rp 12.648,589.616.
"Kita berharap pada pembahasan rancangan APBD tahun 2013 dapat mempertimbangkan prioritas yang sudah disampaikan guna tercapainya target pertumbuhan ekonomi,terlaksananya pendidikan yang yang berkualitas," harapnya. (09)