Pesisir Selatan--Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diserahkan oleh Bupati Pesisir Selatan (Pessel) kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Wendra Rovikto, selaku Ketua Gugus Tugas KLA di daerah itu, akan menjadi motivasi baginya untuk berbuat lebih baik lagi kedepannya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinsos PPPA Pessel, Wendra Rovikto, kepada pesisirselatan.go.id Selasa (16/8) di Painan.
"Penghargaan KLA yang kami terima pada Senin (8/8) lalu dari Bapak Bupati Rusma Yul Anwar, akan menjadi motivasi bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi di daerah ini kedepannya," kata Wendra.
Disampaikannya bahwa capaian KLA Predikat Madya itu ditetapkan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap komitmen daerah dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.
"Ada lima kluster yang dinilai melalui KLU itu. Diantaranya, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesehatan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus," jelasnya.
Pada klaster lima yakni perlindungan khusus, daerah itu juga melakukan perlindungan khusus terhadap anak dari kasus-kasus kekerasan dan penyelesaiannya menurut sistem peradilan anak.
"HIngga pendampingan kasus terhadap anak berhadapan hukum, maupun proses diversinya yang bekerjasama dengan Unit PPA Polres Pessel, BAPAS dan Kejaksaan," terangnya.
Keberhasilan yang diraih Pessel terkait penghargaan KLA itu merupakan capaian yang lebih baik jika dibandingkan dengan masa sebelumnya.
"Saya katakan demikian, sebab sejak tahun 2017, daerah ini hanya sebagai inisiator. Namun tahun 2022 ini berhasil melompat dua tingkat dengan pencapaian KLA Predikat Madya. Sebab tingkatan penghargaan KLA ini terdiri dari Pratama, Madya, Nindya dan Utama," jelasnya.
Berdasarkan hal itu, sehingga Dinsos PPPA Pessel berkomitmen untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan KLA dari sejumlah tingkatan yang ada itu.
Komitmen tersebut bisa berupa regulasi, kegiatan-kegiatan beserta dukungan anggaran yang berhubungan dengan kegiatan pemenuhan hak anak yang tersebar pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, puskesmas, ruang bermain ramah anak, hingga ke nagari-nagari.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah peran dari media dan dunia usaha untuk mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak. Kedepan pelibatan anak sebagai pelopor dan pelapor, serta juga sebagai penggerak harus digencarkan melalui Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Nagari.
"Kita bakal meningkatkan peran seluruh pihak untuk menggali potensi anak dan mengembangkan bakatnya melalui kegiatan kreatifitas di nagari maupun di tingkat kabupaten," ucapnya.