Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan jembatan Kampung Ngalau Gadang yang hingga kini belum tersambung pascabencana.
Permintaan tersebut disampaikan Hendrajoni saat Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan pascabencana bersama Mendagri dan Kepala BNPB yang digelar di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026). Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.
Hendrajoni menjelaskan, saat ini terdapat sedikitnya 11 unit kendaraan roda empat milik warga yang terjebak dan tidak dapat keluar dari Kampung Ngalau Gadang. Hal itu disebabkan jembatan utama yang rusak belum dapat difungsikan, sementara jembatan darurat yang telah dibangun hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.
“Mobil warga tidak bisa keluar. Ini sangat menghambat aktivitas masyarakat, termasuk akses ekonomi dan layanan darurat,” kata Hendrajoni dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi melaporkan dampak bencana secara menyeluruh di wilayah Sumbar. Ia menyebutkan, jumlah korban meninggal dunia mencapai 264 orang, 72 orang hilang, dan 401 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 10.854 warga mengungsi dan 296.345 orang terdampak bencana.
Kerusakan fisik juga tercatat signifikan, dengan rincian 6.895 rumah rusak ringan (RR), 2.981 rumah rusak sedang (RS), dan 5.077 rumah rusak berat (RB). Sebanyak 775 unit bangunan dilaporkan hanyut. Total kerusakan diperkirakan mencapai Rp 15 triliun, sementara kerugian ekonomi sebesar Rp 17 triliun, sehingga akumulasi kerusakan dan kerugian mencapai Rp 33 triliun.
Mahyeldi merinci, daerah dengan kerusakan terbesar berada di Kabupaten Agam dengan nilai sekitar Rp 10,5 triliun, disusul Padang Pariaman Rp 5 triliun, dan Pesisir Selatan sekitar Rp 1,5 triliun. Sektor yang terdampak meliputi infrastruktur, permukiman, ekonomi, sosial, serta lintas sektor.
Gubernur berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan rasa aman masyarakat.
Total kebutuhan pendanaan pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp 21,44 triliun, dengan rincian kewenangan pemerintah pusat Rp 7,65 triliun, pemerintah provinsi Rp 3,36 triliun, dan pemerintah kabupaten/kota Rp 10,42 triliun. Dari jumlah tersebut, kebutuhan sektor infrastruktur mencapai Rp 17 triliun, permukiman Rp 1,44 triliun, ekonomi Rp 1,10 triliun, lintas sektor Rp 1,10 triliun, dan sektor sosial Rp 0,5 triliun.
Mahyeldi menegaskan, seluruh dokumen perencanaan telah disiapkan dan akan menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada Sumatera Barat mengingat luasnya dampak bencana.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa secara nasional terdapat 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Presiden Republik Indonesia, kata Tito, telah membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan pascabencana yang diketuai langsung oleh Mendagri untuk memastikan percepatan pemulihan di daerah terdampak.