Pesisir Selatan-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan mantan Panwascam Pilkada 2020 dalam Rakor Pengelolaan Layanan Hukum secara Daring dan Luring di Media Center Sekretariat Bawaslu setempat, Kamis (23/6).
Ketua Bawaslu Pessisir Selatan, Erman Wadison secara resmi membuka acara rakor tersebut. Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh anggota Bawaslu, Kepala Sekretariat, Rinaldi, dan seluruh jajaran sekretariat secara luring. Melalui daring turut berpartisipasi mantan Panitia Pengawas Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 se Kabupaten Pesisir Selatan.
Dalam sambutannya, Erman Wadison menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Pesisir Selatan untuk mensosialisasikan produk hukum Bawaslu dan secara estafet juga disampaikan ke masyarakat oleh eks Panwascam Pilkada tahun 2020 di wilayah kecamatan masing-masing.
Secara teknis, Yani Rahmasari selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Pesisir Selatan menjabarkan terkait bantuan hukum oleh Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu dalam Pemilihan Umum.
“Bantuan hukum tersebut meliputi Perkara Perdata, Perkara Pidana, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Kode Etik, Pengaduan Hukum, Konsultasi Hukum, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Permasalahan Lainnya yang melibatkan Bawaslu," tambah Yani.
Kemudian Yani Rahmasari menyampaikan bantuan hukum ini juga berlaku untuk jajaran pengawas pemilihan umum tingkat kecamatan, kelurahan/ desa/ sebutan lain, dan pengawas TPS.
Sementara itu, Ketua Panitia, Rinaldi menyebutkan, kegiatan ini merupakan alarm bagi mantan Panwascam bahwa tahapan Pemilu Tahun 2024 telah dimulai. “Alhamdullillah animo mantan Panwascam kita sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan ini," tutup Rinaldi.