Painan, Februari 2013. Tahun 2013 Pesisir Selatan tetap menjadikan program berbasis pemberdayaan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, termasuk tugas perbantuan lainnya. Tugas perbantuan yang bisa menyentuh langsung masyarakat miskin hingga saat ini masih menjadi ujung tombak untuk mengatasi kemiskinan di Pesisir Selatan. Sejumlah keberhasilan dari program pusat juga telah ditunjukkannya.
Kepal Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) KB dan Pemberdayaan Perempuan Mawardi Roska menyebutkan, tugas perbantuan pusat dan program program pengentasan kemiskinan nasional yang menyertakan dana daerah sebagai cost sharring empat tahun terakhir telah membantu menekan angka kemiskinan di Pesisir Selatan. Bahkan, beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan penurunan angka kemiskinan.
"Misalnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), Program Keluarga Harapan (PKH), PNPM-Lingkungan Mandiri Perdesaan, PUAP, PPIP, P2SPP dan kegiatan sejenisnya. Setiap tahun kegiatan dari pusat tersebu telah menyedot dana sekitar Rp 150 milyar," ujarnya.
Sebuah angka yang fantastis untuk daerah. Dana tersebut dikelola oleh masyarakat langsung. Sehingga dana dapat terserap maksimal di masyarakat. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang hanya berkisar antara 12 miyar setip tahunnya.
Berdasarkan catatan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan, dana pusat melalui program program yang ada telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. "Tidak hanya itu, yang terpenting adalah, program penanggulangan kemiskinan juga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di nagari dan kampung kampung," ujar Mawardi.
Kemudian menurutnya, khusus PNPM - MP, semenjak digelontorkannya program tersebut telah memberikan kontribusi cukup besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di Pesisir Selatan. Program ini, juga memberikan penguatan penguatan kepada masyarakat yang tidak berdaya.
Terakhir menurut Mawardi Roska, lewat kerja sama stake holders yang ada, Pemerintah Pesisir Selatan telah berhasil menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2005 lalu angka kemiskinan Pesisir Selatan berkisar pada 42.000 KK dan merupakan yang terbesar di Sumbar. "Sementara berdasarkan pendataan terakhir angka kemiskinan Pesisir Selatan berkurang menjadi 26 ribu KK. Penurunannya sangat signifikan," ujarnya. (09)
PAINAN, Februari 2013-Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan fungsi dan perannya. Berdasarkan Permendagri no 66 tahun 2006 lembaga ditingkat desa (nagari-red) memiliki peran strategisnya di masyarakat terutama untuk pelaksanaan pembangunan di nagari.
Hanya saja selama ini LPMN belum mendapat tempat sebagai diamanahkan Permendagri 66 tahun 2006 tersebut. Misalnya peran pemberdayaan dan pendampingan dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan, idealnya harus dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Hal itu dikatan Kepla BPMNKBPr Mawardi Roska
Mawardi Roska menyebutkan, LPMN sudah terbentuk di Pesisir Selatan sejak lama. Bahkan diakuinya LPMN selain ditingkat nagari juga telah dibentuk Kelompok Kerja LPMN ditingkat kampung, pembentukan dilakukan beberapa tahun lalu berdasarkan perintah Bupati.
Mulai tahun ini, lewat kegiatan integrasi perencanaan pembangunan, LPMN sesuai dengan Permendagri diberikan fungsi fungsinya tersebut secara penuh. "Artinya perencanaan di tingkat nagari dan kampung diberikan kewenangan kepada LPMN yang ada. Jadi tidak adalagi istilah LPMN justeru tidak bisa berbuat apa-apa atau belum menampakkan kinerjanya," ujarnya.
Sambut Baik Integrasi Perencanaan
Sementara itu terkait dengan adanya integrasi perencanaan program reguler dan non reguler, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi LPMN Kabupaten Pesisir Selatan Entoh Tohidin ketika dikonfirmasi Haluan menyambut baik program dimaksud.
"Artinya, jika di nagari perencanaan diserahkan ke LPMN, misalnya musrenbang nagari, maka LPMN dimata masyarakat tidak hanya sekedar numpang nama. Ruang dan kerja sama antar LPMN dengan Walinagari akan terjadi," ujar Entoh Tohidin.
LPMN menurutnya, memang seharusnya berbuat banyak untuk berbagai hal di nagari. LPMN tidak boleh vakum kegiatannya.
Padahal menurut Entoh Tohidin, LPMN sebenarnya punya banyak tanggung jawab cukup besar untuk terlaksananya pembangunan di Pesisir Selatan secara umum, dan di nagari – nagari secara khusus.(09)(09)