Pesisir Selatan — Upaya mempercepat pemulihan sosial pascabencana di Kecamatan Bayang Utara mendapat dorongan besar dari pemerintah pusat. Sabtu (6/12), Komisi VIII DPR RI turun langsung ke Kabupaten Pesisir Selatan untuk melihat kondisi terkini masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.
Kunjungan tersebut dilakukan di tengah proses pemulihan yang terus digenjot pemerintah daerah. Rombongan bersama jajaran Pemkab Pesisir Selatan meninjau permukiman warga, fasilitas umum yang rusak, hingga area pengungsian guna memastikan penanganan bencana berlangsung sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam agenda itu, Komisi VIII menyerahkan paket bantuan sosial dengan total nilai mencapai Rp116.502.738.590. Dukungan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Rumah Terpadu Sejahtera sebanyak 20 unit, bantuan logistik kebencanaan, Bantuan ATENSI, serta Bantuan Langsung Tunai Kesra (BLT Kesra).
Ketua Tim Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendarajoni, menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mendorong percepatan pemulihan. Ia menekankan pentingnya memastikan agar seluruh bantuan benar-benar menyentuh warga terdampak. “Kami ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Komisi VIII juga membawa dana siap pakai berupa perlengkapan pendukung penanganan bencana, di antaranya 100 kasur lipat, 100 selimut, 200 paket sembako, 100 family kit, dua unit tenda pengungsi, 50 set tenda keluarga, dua perahu karet lengkap dengan mesin, serta dua unit pompa alkon berkekuatan 23 HP.
Sebagai tambahan, satu unit mobil pick-up senilai Rp319.900.000 turut diserahkan kepada Pemkab Pesisir Selatan. Kendaraan tersebut akan digunakan untuk memperlancar mobilisasi logistik, kegiatan evakuasi, dan penanganan darurat di titik-titik rawan bencana.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan apresiasi atas perhatian besar pemerintah pusat pada kondisi masyarakatnya. Ia menilai dukungan tersebut tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga menjadi penyemangat bagi daerah dalam mempercepat pemulihan. “Ini adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi kami,” katanya.
Hendrajoni memastikan bahwa Pemkab Pesisir Selatan terus mempercepat perbaikan infrastruktur vital, terutama akses jalan yang dibutuhkan untuk distribusi bantuan. Ia menegaskan bahwa seluruh bantuan dari pusat akan disalurkan secara cepat, tepat, dan transparan. “Tidak boleh ada satu pun warga terdampak yang terlewat,” ujarnya.
Menurut Bupati, sinergi lintas pihak menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Ia menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, dan relawan. “Kolaborasi ini sangat menentukan agar proses pemulihan berjalan tanpa hambatan,” jelasnya.
Pemkab Pesisir Selatan memastikan seluruh bantuan yang diterima segera didistribusikan, terutama kepada warga yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Tim gabungan diterjunkan untuk memastikan proses penyaluran berjalan aman, tertib, dan sesuai kebutuhan.
Kehadiran Komisi VIII DPR RI sekaligus menegaskan bahwa penanganan bencana di Pesisir Selatan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Dengan dukungan logistik, bantuan sosial, serta penguatan koordinasi di lapangan, proses pemulihan diharapkan berlangsung lebih cepat dan lebih merata.