Pesisir Selatan – Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) Kabupaten Pesisir Selatan 2025 dilaksanakan di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, pada Sabtu (23/08). Kegiatan yang dipusatkan di Aula Mts PP Darussalam Ampiang Parak ini diikuti oleh unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, pelajar, serta relawan kebencanaan.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat Ampiang Parak patut bersyukur karena kembali mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan sekaligus kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
“Dengan adanya sekolah lapang ini, kapasitas pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dalam mitigasi bencana akan semakin baik. Kita ingin semua peserta serius mengikuti hingga selesai agar ilmu yang diperoleh bisa diterapkan dan disebarkan ke lingkungan masing-masing,” ujar Bupati.
Ia juga menambahkan bahwa hingga tahun 2025, BMKG telah memasang sejumlah peralatan penting di Pesisir Selatan, di antaranya seismograf sebagai pendeteksi getaran gempa, serta perangkat diseminasi informasi gempa bumi dan tsunami. Keberadaan alat-alat tersebut diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.
Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Setyoajie Prayoedhie dalam kesempatan itu menegaskan bahwa Pesisir Selatan termasuk wilayah rawan gempa bumi dan tsunami, sehingga peningkatan kapasitas masyarakat mutlak diperlukan. Ia berharap sekolah lapang ini mampu menumbuhkan kesadaran dan kebiasaan tanggap bencana sejak dini.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Setyoajie Prayoedhie; Kepala Balai Besar MKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho; Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Yuskardi, Forkopimda Pesisir Selatan; Camat Sutera, Dailipal serta para peserta SLG yang terdiri dari perangkat nagari, tokoh masyarakat, guru, dan siswa.
Kegiatan ini tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga praktik lapangan, termasuk simulasi evakuasi gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian, masyarakat diharapkan mampu bertindak cepat, tepat, dan aman apabila terjadi bencana di kemudian hari.