Painan, Februari 2013.
Wakil Bupati Pesisir Selan Editiawarman mengatakan, Pesisir Selatan tetap konsisten dalam agenda penegakan supremasi hukum. Untuk itu menurutnya, pemerintah selalu melakukan konsolidasi untuk upaya penegakan supremasi hukum tersebut. Selain itu menyusun rencana kerja dan aksi. Sebelumnya upaya pemerintah dalam penegakan supremasi hukum telah dibentuk SK - 5 yang memiliki tugas menindak penyakit masyarakat seperti judi, miras dan sebagainya, ujar Editiawarman menjelaskan.
Bahkan menurut Editiawarman, SK - 5 yang terdiri dari gabungan personil TNI, Polri, Pol PP tersebut telah berhasil menekan intensitas pekat secara signifikan. Dan yang terpenting adalah, bagaimana berkoordinasi secara intensif dengan pihak penegak hukum seperti Polisi dan TNI dalam rangka memberantas pekat, memberangus Illegal loging, memberantas illegal fishing, ujar Editiawarman.
Dengan demikian diharpakan intensitas pelanggaran hukum jauh berkurang di wilayah kabupaten Pesisir Selatan.
Khusus illegal loging Editiawarman menyebutkan, pemerintah akan tindak tegas pelaku illegal loging tersebut.
Selama ini Pesisir Selatan telah membuktikan keberhasilannya dalam menghadapi persoalan illegal loging tersebut, dengan melakukan penangkapan terhadap kayu dan pelaku.
Tahun 2006 misalnya terdapat 11 kasus. 3 divonis 2 tahun, 3 lagi divonis 1 tahun atau lebih 1 diputus bebas. Tahun 2007 terdapat 12 kasus illegal loging enam diantaranya divonis 1 tahun penjara. Sementara tahun 2008 terdapat 9 kasus, ungkap Editiawarman lagi menjelaskan.
Oleh karena itu menurutnya, agenda penegakan supremasi hukum harus terus dilanjutkan, apalagi agenda ini menjadi agenda utama pembangunan di Pesisir Selatan semenjak lima tahun belakang. (09)