PESISIR SELATAN, 29/10/2018-Pemutakhiran data fakir miskin di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan secara berkala agar program bantuan sosial (Bansos) menjadi tepat sasaran. Hal itu dikatakan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pesisir Selatan, Emirda Ziswati, Senin (29/10).
"Agar basis data terpadu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan lebih valid dan akurat, terutama untuk penanganan fakir miskin itu, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT)," ungkapnya.
Lebih lanjut menurut Emirda Ziswati, pihaknya mesti menyamakan persepsi dengan petugas di lapangan agar basis datanya menjadi lebih tajam dan tepat sasaran. Selain itu, langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir kekurang akuratan data dalam rangka penetapan sasaran penerima program bantuan sosial, jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa karena sifat datanya yang dinamis, maka diperlukan pemutakhiran data secara berkala sehingga penanganan fakir miskin menjadi lebih tepat sasaran kedepannya.
Disebutkan, data BDT ini wajib digunakan setiap Pemerintah Daerah untuk penyaluran Program Perlindungan Sosial seperti PKH, PIP, PIS dan lain-lain. Kegiatan ini sangat penting, karena ada perubahan kebijakan dalam bantuan sosial pangan. Kemudian melalui validasi dan verifikasi BDT ini diharapkan datanya semakin akurat.
“Kita menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang secara terus menerus dikembangkan oleh Kementerian Sosial RI," ungkapnya.
Ia menambahkan, melalui aplikasi ini petugas bisa melakukan pemutakhiran data secara online dan off line oleh petugas. Karena datanya ini dinamis, maka petugas akan memverifikasi dan memvalidasi kembali.
"Petugas akan mendata ulang sesuai dengan variabel-variabel kemiskinan yang ada pada aplikasi dengan melihat langsung kondisi individu yang terdaftar dalam BDT tersebut, selain itu juga mengidentifikasi penduduk yang belum masuk BDT," ucapnya. (03)