Painan,Mei -- Kebijakan perbaikan yang perlu diperhatikan kedepannya meliputi aspek perencanaan sampai monitoring yang berkesinambungan agar proyek proyek yang terbengkalai dan mubazir tidak terjadi .
"Kita menginginkan APBD kedepannya lebih memperhatikan alokasi anggara untuk infrastruktur guna menunjang perekonomian masyarakat dan kegiatan terkait peningkatan mutu pendidikanserta pelatihan keterampilan kecakapan hidup, mendorong kegiatan pemberdasyaan masyarakat,ekonomi kreatif melalui kebijakan kridit tanpa angunanbermitra dengan bank pemerintahan maupun mencari bapak angkat melalui kegiatan CSR perusahaan swasta yang ada di Pessel," ujarnya Ketua DPRD Pessel Martawijaya
Menurutnya terkait penyelengaraan urusan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan diseluruh sektor lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan realisasi anggaran sebesar 87,92 %.
Walaupun demikian masih banyak kebijakan yang ditargetkan belum sesuai dengan hasil yang diharapakan. Peningkatan profesional aparatur dalam rangka memberikan pelayanan prima untuk publik tidak bisa ditunda lagi. Peningkatan tunjangan daerah bagi aparatur pemerintah dan pejabat daerah mesti dituangkan dalam perda tentang tunjangan daerah.
Oleh karena itu peningkatan pada urusan wajib dan urusan pilihan diantaranya bidang pendidikan,kesehatan,lingkungan hidup,Pekerjaan Umum dan Tata ruang,Pengelolaan Sumber Daya air, Perencanaan Pembangunan,Penanaman Modal Koperasi dan UMKM,Kependudukan dan Capil,Ketahahan pangan,BPM KB dan urusan pilihan lainnya seperti kelautan, pertanian,kehutananenergi dan sumber Daya Mineral, Pariwisata pemuda dan Olahraga, Industri dan perdagangan dan ketransmigrasi dan tenaga kerja(07)