Painan, Februari ----
Kepedulian Pemerintah Pusat dalam merehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir yang terjadi 3 November 2011 di daerah itu sangat tinggi. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merealiasikan dalam bentuk fisik, kata Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit dalam sambutannya pada kunjungan Kepala BNPB, Syamsul Ma'arif ke lokasi banjir bandang Pasir Putih Kambang belum lama ini.
Seperti halnya pembangunan infrastruktur jalan alternatif pengganti jalan nasional lintas barat Sumatera Padang-Bengkulu yang putus akibat banjir di Pantai Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang. Bantuan pembangunan hunian tetap (Huntap) sebanyak 84 unit bagi korban banjir yang kehilangan tempat tinggal. Tahun 2012, jalan alternatif itu akan dihotmix dan ditingkatkan statusnya menjadi jalan negara.
Selanjutnya, Kementerian PU melalui Balai Sungai dan Pantai akan membangun jety pengaman pantai Pasir Putih Kambang Kecamatan Lengayang dari terjangan ombak dan mencegah abrasi pantai, menormalisasi sungai sepanjang satu kilometer dengan anggaran Rp 74 miliar.
Saat ini tengah dilakukan proses tender. Direncanakan, bulan Maret mendatang pelaksanaan kegiatan pembangunan jety dan normalisasi sungai tersebut dimulai. Kita berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk menangani bidang kebencanaan di kabupaten ini. Sebab, anggaran yang tersedia dalam APBD kabupaten tidak memungkinkan, kata Nasrul Abit.
Bicara soal APBD kabupaten katanya, memang sungguh memprihatinkan. Sebesar 60 persen anggaran APBD itu tersedot untuk membayar gaji pegawai. Porsi anggaran untuk pembangunan sangat kecil. Makanya, Pemkab berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Menurut bupati, Pesisir Selatan membutuhkan peningkatan dan pembangunan mitigasi bencana seperti jalur evakuasi tsunami, shelter dan sarana pendukung evakuasi korban bencana alam. Hal ini dilakukan untuk penyelamatan masyarakat ketika terjadi bencana gempa dan tsunami. Karena, sekitar 200 ribuan jiwa penduduk kabupaten itu bermukim di zona merah atau rawan tsunami dengan radius lima kilometer dari pinggir pantai.
Beberapa tahun belakangan, Pemkab telah membangun beberapa jalur evakuasi dan shelter. Namun masih belum mencukupi dan butuh peningkatan. Kita telah mengajukan usulan pembangunan jalur evakuasi dan shelter itu kepada pemerintah pusat, mudah-mudahan dapat disetujui, ujar dia.
Nasrul Abit menambahkan, peralatan evakuasi terhadap korban bencana di daerah ini juga sangat minim. Sejauh ini, baru ada satu perahu karet dan kapal rescue. Tidak itu saja, alat peringatan dini tsunami baru ada satu di Painan. Setiap kecamatan, alat tersebut minimal ada satu. (04)Â