Pangan merupakan hak asasi setiap individu dan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah telah meluncurkan program bantuan pangan sebagai salah satu dari program bantalan ekonomi. Salah satu kunci dalam keberhasilan program ini adalah penggunaan data yang akurat dan terpercaya dalam menentukan sasaran penerima bantuan.
Mengutip Laman Resmi Badan Pangan Nasional, salah satu kiat pemerintah dalam hal stabilisasi harga pangan adalah dengan memberikan bantuan pangan yang merupakan salah satu dari program bantalan ekonomi pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Basis data penerima bantuan pangan yang digunakan di Tahun 2024 berasal dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) yang dikelola oleh Kemenko PMK (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Bantuan pangan beras merupakan program pemerintah berupa penyaluran beras bersumber dari stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang dikelola oleh Bulog (Badan Usaha Logistik). Program ini merupakan salah satu pemanfaatan CBP sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Dikutip dari laman RRI.co.id, Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi, menyampaikan Harga beras yang tinggi saat ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan atau yang dikenal sebagai faktor supply-demand. Selain itu, efek kemarau ekstrem akibat fenomena iklim El Nino juga turut memperparah kondisi ini.
Bantuan pangan beras sudah mulai didistribusikan kembali setelah sebelumnya dihentikan sementara oleh pemerintah. Melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Perum Bulog menjelang pemilu 2024. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menghormati Pemilu dan tidak mengganggu proses demokrasi serta menghindari kesan politisasi, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tenang.
Berkenaan dengan ini Pemerintah daerah Pessel (Pesisir Selatan) telah kembali memulai distribusi bantuan pangan pada Rabu (28/02). Bupati telah turun ke-15 Kecamatan di Kabupaten Pessel, terakhir Bupati terlihat aktif mendistribusikan bantuan di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Air Pura. Menurut laman resmi Pemkab Pessel https://berita.pesisirselatankab.go.id, pada tahun 2024 beberapa Kepala Keluarga di Kabupaten Pessel telah menerima bantuan pangan beras dari pemerintah Pesisir Selatan. Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, menjelaskan bahwa tujuan dari penyaluran bantuan pangan ini adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok yang mulai naik menjelang Ramadhan.
Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Pemda Pessel nampaknya membuahkan hasil hal ini terlihat dari laman resmi pessel berkaitan rilis data terbaru Kementrian Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) tertanggal 26 Februari 2024, jumlah estimasi data miskin ekstrim di Kabupaten Pessel turun drastis dari 2.170 jiwa menjadi 800 jiwa. Menurut Bupati penurunan estimasi tersebut akan terus dipacu menjadi nihil atau nol persen. Setahun terakhir Pemda Pessel mendorong program langsung untuk masyarakat yang terdata sebagai miskin ekstrim dengan berbagai program salahsatunya program bantuan pangan ini.
Tradisi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini juga terjadi pada awal Ramadhan 1445 H, di mana masyarakat dihadapkan dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang signifikan. Ramadhan, sebagai bulan suci yang diisi dengan ibadah dan puasa, menjadi momen penting di mana masyarakat mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual. Namun, kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahun seringkali menimbulkan kekhawatiran dan beban tambahan bagi masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari serta persiapan untuk menyambut bulan yang penuh berkah ini.
Stabilisasi harga pangan memiliki peran yang sangat penting, terutama menjelang bulan Ramadhan. Harga pangan yang stabil menjadi krusial saat masyarakat bersiap menyambut bulan suci tersebut. Kenaikan harga pangan dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Stabilnya harga pangan tidak hanya memengaruhi kebutuhan pokok, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan.
Di bulan Ramadhan, kestabilan harga pangan memberikan keamanan dan kenyamanan ekonomi bagi masyarakat. Dengan harga pangan yang stabil, masyarakat dapat lebih fokus pada ibadah dan menjalani bulan suci dengan tenang sehingga ibadah yang dilakukan dinilai pahala sampai hari aidil fitri atau lebaran datang. Oleh karena itu, upaya stabilisasi harga pangan oleh pemerintah dan pihak terkait menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup masyarakat, terutama di bulan yang penuh berkah ini.