Painan, Maret ----
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan sistem jemput bola dalam mengejar target pelayanan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hingga 30 April mendatang. Hingga kini, kita masih jauh tertinggal, baru 210.874 jiwa yang berhasil direkam atau 57,09 persen dari 356 ribu jiwa penduduk yang wajib memiliki KTP. Penduduk Pesisir Selatan saat ini mencapai 530 ribu jiwa, kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Nasharyadi di Painan Selasa, (28/2).
Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP di kabupaten itu ditenggarai oleh banyak hal, salah satunya data diri penduduk yang tercatat pada kartu keluarga dan surat pemberitahuan nomor induk kependudukan (SPNIK) yang dimiliki masyarakat sebagai syarat perekaman banyak yang salah atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga masyarakat tersebut harus mengulang (membetulkan) kembali data kartu keluarga dan SPNIK tersebut ke dinas terkait di Painan untuk bisa dilakukan perekaman.
Jarak masing-masing kecamatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Painan cukup jauh dan menghabiskan waktu yang cukup lama, bahkan memakan biaya yang banyak, sehingga menjadikan kejenuhan bagi masyarakat.
Kedepan kata Nasharyadi, pihaknya tidak akan mempersulit masyarakat dengan memperpendek jalur pengurusun di kantor camat masing-masing. Bagi masyarakat yang memiliki data diri salah, pengulangan kartu keluarga dan SPNIK dapat dilayani di kantor camat masing-masing untuk dilakukan perbaikan.
Selain itu, kata Nasharyadi, dinas tersebut juga akan mendatangi masyarakat hingga ke daerah terpencil untuk melakukan perekaman e-KTP dengan menurunkan petugas dan operator dari kabupaten. Sosialisasi tentang pentingnya masyarakat memiliki e-KTP ini juga diterus ditingkatkan hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
Ada tiga daerah terpencil di kabupaten itu yang sulit dijangkau alat transportasi darat dan jaraknya cukup jauh dari pusat kecamatan. Daerah itu, Sungai Tawa, Sungai Pinang dan Sungai Nyalo di Kecamatan Koto XI Tarusan. Ke daerah itu kita prioritaskan petugas untuk mendatangi dengan membawa berbagai alat dan perlengkapan untuk perekaman e-KTP, kata Nasharyadi.
Tahun ini Pemerintah kabupaten setempat mengalokasikan dana Rp700 juta pada APBD kabupaten mendukung program e-KTP. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional dan gaji operator alat perekam e-KTP di 12 kecamatan yang ada. Dalam melayani masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP, pemerintah kabupaten setempat menempatkan operator sebanyak 61 orang yang tersebar 12 kecamatan.
Kita berharap, dengan sistem jemput bola ini sedikit bisa mendekati target meski tidak sepenuhnya tercapai pada akhir perekaman 30 April 2012 nanti, ujar Nasharyadi.(04)Â