Oleh: Yoni Syafrizal
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel), kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pencapaian layanan sanitasi berkelanjutan sebagai fondasi penting menuju terwujudnya Program Unggulan (Progul) Nagari Sehat 2025-2030.
Upaya ini terlihat dari pelaksanaan dua agenda strategis yang digelar secara bersamaan oleh Bapedalitbang di Ruang Rapat Pantai Carocok, Painan beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi titik tolak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam penerapan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2025.
Audiensi bersama perangkat daerah dan pelaksanaan Coaching Clinic Tahap II disusun sebagai langkah sistematis untuk memastikan bahwa arah kebijakan sanitasi di Pesisir Selatan selaras dengan regulasi nasional dan kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini, seluruh anggota Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap urgensi peningkatan sanitasi sebagai pilar utama pembangunan kesehatan.
Keselarasan persepsi menjadi penting karena keberhasilan sanitasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh sinergi antarlembaga dalam penyusunan kebijakan, implementasi program, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan. Kehadiran unsur provinsi, pendamping teknis, dan seluruh dinas terkait memperkuat posisi Pessel untuk bergerak lebih cepat dalam melaksanakan target-target SSK.
Pertemuan ini turut menghasilkan kesepakatan penting berupa persetujuan seluruh anggota Pokja PKP terhadap Rekomendasi Strategis dan Draft Paket Kebijakan sanitasi yang akan segera diadvokasikan kepada pimpinan daerah. Dokumen tersebut menjadi bahan krusial dalam penyusunan kebijakan daerah, terutama yang mendukung pencapaian target sanitasi layak dan aman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat dan arah kebijakan nasional lainnya.
Dalam konteks Progul Nagari Sehat, peningkatan layanan sanitasi menjadi prasyarat utama. Tanpa sanitasi yang baik, upaya pengendalian penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kualitas gizi, maupun pembinaan perilaku hidup bersih sulit dicapai. Oleh karena itu, keputusan Pessel memperkuat koordinasi Pokja PKP merupakan langkah yang tepat untuk mengintegrasikan sanitasi dalam setiap sektor pembangunan nagari.
Kegiatan coaching clinic yang berlangsung turut menjadi ruang pembelajaran bagi perangkat daerah dalam mematangkan rencana aksi implementasi SSK. Pendampingan teknis dari tim provinsi dan mitra pembangunan membantu memastikan bahwa dokumen-dokumen strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar operasional dan dapat diterapkan di seluruh nagari.
Seluruh rangkaian kegiatan ini juga menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti kebijakan sanitasi berbasis bukti (evidence-based policy). Pendekatan ini penting agar program yang dijalankan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu menghadapi tantangan jangka panjang, termasuk pertumbuhan penduduk, dinamika perubahan lingkungan, dan risiko kesehatan masyarakat.
Dalam forum diskusi, peserta dari instansi teknis seperti PUPR, Kesehatan, PMD, dan PerkimtanLH memperlihatkan komitmen yang sama untuk menyelaraskan program sektoral mereka dengan arah strategi SSK. Integrasi lintas sektor menjadi kunci karena sanitasi tidak dapat berdiri sendiri—ia berkaitan erat dengan perumahan, kesehatan, tata ruang, lingkungan hidup, hingga pemberdayaan masyarakat.
Proses advokasi kepada pimpinan daerah yang akan dilakukan setelah rangkaian kegiatan ini menjadi tahap penting berikutnya. Dukungan kepala daerah menjadi faktor penentu bagi percepatan implementasi kebijakan, termasuk pengalokasian anggaran, harmonisasi regulasi, dan pemantapan peran nagari dalam mewujudkan layanan sanitasi berkelanjutan.
Selain itu, langkah mempersiapkan materi audiensi secara komprehensif menggambarkan kesungguhan Pesisir Selatan dalam menunjukkan kesiapan kelembagaan. Kesiapan inilah yang nantinya menjadi dasar untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam kerangka Progul Nagari Sehat.
Keberadaan mitra teknis seperti PFI Sumatera Barat dalam pendampingan implementasi SSK juga menjadi modal penting. Kolaborasi pemerintah dan mitra pembangunan telah terbukti mampu meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat kapasitas daerah, serta mempercepat pencapaian target sanitasi sesuai standar nasional.
Di sisi lain, penguatan sanitasi juga membawa dampak langsung terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Lingkungan yang bersih dan sehat akan menurunkan beban penyakit, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, dan membuka peluang ekonomi, terutama di wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata.
Progul Nagari Sehat 2025-2030 membutuhkan fondasi yang kokoh, dan sanitasi adalah salah satu pilar utamanya. Dengan adanya penguatan implementasi SSK 2025, Pesisir Selatan menegaskan bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya slogan, tetapi gerakan nyata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ke depan, keberhasilan program ini juga akan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat di setiap nagari. Perubahan perilaku, pemanfaatan sarana sanitasi, serta keterlibatan dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian penting dalam mewujudkan sanitasi berkelanjutan.
Kegiatan strategis seperti audiensi dan coaching clinic ini menjadi bukti bahwa Pesisir Selatan tidak ingin tertinggal dalam mencapai target sanitasi nasional. Dengan langkah-langkah terukur dan kolaboratif, daerah ini bergerak menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Melalui penguatan strategi, kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat, Progul Nagari Sehat 2025–2030 bukan hanya sebuah rencana, tetapi tekad bersama untuk menghadirkan Pesisir Selatan yang lebih bersih, sehat, dan tangguh.