Pesisir Selatan, 4 Maret 2019--Peningktan kinerja dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), harus terus ditingkatkan.
Upaya itu bertujuan agar pada tahun 2019 ini, peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKIP) di daerah itu bisa meningkat menjadi BB, dari sebelumnya B.
Harapan itu disampaikan Bupati Pessel, Hendrajoni kepada pesisirselatan.go.id Senin (4/3).
Disampaikanya bahwa berdasarkan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), nilai SAKIP Pemda Pessel tahun 2018 hanya masuk pada kategori B.
" Untuk tahun 2019, kita bertekat Pessel bisa masuk pada kategori BB, bahkan jika perlu A. Agar harapan itu tercapai, maka kepada semua aparatur diminta supaya bisa melakukan efisiensi birokrasi, serta juga lebih meningkatkan kinerjanya. Baik dalam bertugas maupun dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat," katanya.
Dikatakanya bahwa untuk bisa mendapatkan kategori BB tersebut, maka daerah itu juga harus mampu menjawab semua program strategis pembangunan nasional.
" Sedagkan terhadap kegiatan yang tidak bisa menjawab program pembangunan secara strategis, harus dihilangkan. Sebab semua kegiatan yang dilaksanakan harus benar-banar dirasakan oleh masyarakat. Jangan hanya sekadar tinggi serapan APBD, tetapi tidak memberikan dampak bagi masyarakat," ungkapnya.
Selain itu dia juga menegaskan kepada semua Perangkat Daerah (PD) agar juga mampu mewujudkan birokrasi yang efisien.
" Hal itu harus ditunjukkan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Efisien tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh PD," jelasnya.
Dikatakan lagi bahwa efisiensi hanya bisa terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri.
" Sebab akuntabilitas yang berorientasi pada hasil atau kinerja, hanya akan tercapai apabila birokrasi tersebut dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja. Dari itu mari perbaiki kinerja, agar SAKIP dengan kategori BB, bisa didapatkan oleh daerah ini," tekatnya. (05)