Pesisir Selatan - Sebagai salah satu daerah yang juga masih memiliki masyarakat buta aksara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) akan terus berupaya untuk memeranginya dengan cara melakukan penghapusan buta huruf hingga ke pelosok nagari.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pessel, Rudi Hariyansyah, Senin (20/2) karena pandai menulis dan membaca merupakan hak bagi setiap warga negara, dengan pandai menulis dan membaca, derajat dan kualitas masyarakat secara umum juga akan semakin membaik.
"Di era digital saat ini, masyarakat yang buta aksara akan sulit berkembang serta juga mengikuti perkembangan berbagai ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diikuti dan juga diketahui agar tidak ketinggalan zaman. Berdasarkan hal itu maka buta aksara harus bisa dihapuskan," katanya.
Hal itu bisa dilakukan karena peningkatan kualitas pendidikan menjadi hal utama yang mendapat perhatian di daerah itu.
"Melalui peningkatan kualitas pendidikan ini, maka pemberantasan buta aksara tidak ketinggalan mendapat perhatian. Sasarannya adalah masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan pada masa lalunya. Rata-rata mereka adalah orang yang sudah dewasa dan juga telah memasuki usia lanjut," jelasnya.
Lebih jauh dijelaskan bahwa pemberantasan buta aksara merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab tidak pernah ada kehidupan yang cerdas di tengah bangsa yang tidak mengenal aksara.
"Dari itu pemberantasan buta aksara yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kemampuan baca tulis, penting dilakukan agar pengembangan budaya bangsa menuju peradaban yang lebih tinggi bisa tercapai," ungkapnya.
Ditambahkan lagi bahwa buta aksara itu bukan hanya sekedar pembelajaran membaca, menulis dan berhitung. Tapi juga bertujuan bagaimana kesadaran belajar seluruh warga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tercapai di Pessel.
"Buta aksara diakui merupakan persoalan mendasar dan universal, sedangkan dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia. Dikatakan kompleks, karena spektrumnya sangat luas. Dan dikatakan menantang karena menentukan masa depan bangsa. Makanya ini tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Karena menurunkan angka buta aksara bukan perkara mudah, sehingga kerjasamanya dilakukan antar instansi pemerintah sampai ke tingkat daerah di bawah koordinasi Menko Kesra sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 5 tahun 2006.
"Di Pessel kerja sama dan kemitraan ini juga diharapkan dari organisasi dan lembaga non pemerintah. Seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, perguruan tinggi, perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)," terangnya.
Diungkapkan lagi bahwa angka buta aksara di daerah itu pada tahun 2018 berada pada angka 9 ribu jiwa, dan tersebar di 15 kecamatan yang ada. Seiring perjalanan waktu, angka tersebut terus mengalami penurunan yang hingga saat ini sudah pada 4 ribu jiwa. Rata-rata adalah di atas anak usia sekolah yang tempat tinggalnya jauh di pelosok yang sulit terjangkau.
"Agar penurunan angka buta aksara tercapai secara bertahap, sehingga kita juga melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada seperti melalui TP-PKK, majelis taklim, serta juga melalui pengoptimalan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)," tutup Rudi.