PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting.
Kepala Bappedalitbang Pesisir Selatan Hadi Susilo mengatakan, penyusunan perda ini merupakan tindak lanjut dari peraturan bupati (perbup) sebelumnya yang dinilai belum efektif dalam menekan perilaku merokok di ruang publik maupun lingkungan keluarga.
“Selama ini kita sudah punya perbup tentang larangan merokok di fasilitas umum, tetapi penegakannya kurang masif. Karena itu, sekarang kita tingkatkan menjadi perda agar regulasinya lebih kuat dan bersifat mengikat,” ujar Hadi saat dihubungi di Painan, Senin (6/10/2025).
Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) itu menjelaskan, berdasarkan analisis faktor determinan stunting tahun 2024, 80,56 persen keluarga yang memiliki anak stunting tercatat sebagai keluarga perokok.
Angka itu menjadi faktor paling dominan, jauh lebih tinggi dibandingkan faktor lain seperti tidak memiliki JKN (43,85 persen), riwayat ibu hamil KEK (14,75 persen), tidak memiliki jamban sehat (2,17 persen), serta imunisasi yang tidak lengkap (2,2 persen).
“Dari temuan satu tahun terakhir, keluarga stunting umumnya adalah keluarga perokok. Orang tuanya merokok sehingga anak-anak mereka terpapar. Ini salah satu yang paling berkontribusi terhadap stunting,” jelas Hadi.
Melalui perda kawasan tanpa rokok, nantinya pemerintah akan mengatur larangan merokok di instansi pemerintahan, fasilitas publik, serta ruang-ruang pelayanan masyarakat.
Hadi menilai langkah ini penting untuk membangun lingkungan sehat bagi anak-anak.
Selain regulasi, upaya edukasi juga diperkuat. Puskesmas bersama jajaran kesehatan di tingkat nagari hingga kader posyandu diharapkan lebih gencar melakukan promosi kesehatan kepada keluarga.
“Ini terkait pola asuh. Edukasi kepada keluarga harus lebih masif agar orang tua sadar bahwa merokok tidak hanya membahayakan dirinya, tapi juga berdampak pada tumbuh kembang anak,” tegasnya.