Pesisir Selatan--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang tanggap dan berpihak kepada warga terdampak bencana. Salah satu bentuknya adalah penyerahan langsung dokumen kependudukan kepada korban kebakaran di Nagari Koto VIII Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Senin (6/10/2025).
Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, yang hadir langsung dalam kegiatan itu, mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya memberi simpati, tapi juga solusi nyata bagi masyarakat yang terdampak. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir cepat, terutama dalam pemulihan hak-hak administrasi pascabencana.
"Masyarakat yang tertimpa musibah tetap harus mendapat pelayanan yang cepat dan tidak berbelit. Salah satunya adalah akses terhadap dokumen kependudukan," ujarnya.
Ia menambahkan, dokumen seperti KTP, KK, dan Akta Kelahiran adalah syarat utama untuk berbagai layanan publik, termasuk pendidikan dan bantuan sosial.
Dalam kesempatan itu, Wabup Risnaldi secara simbolis menyerahkan dokumen pengganti kepada tiga kepala keluarga yang terdampak kebakaran, yaitu Yoni Antoni (43), Tambirin (46), dan Sukarna (68). Total terdapat sembilan jiwa dari tiga keluarga yang kehilangan seluruh dokumen akibat kebakaran.
Pelayanan ini merupakan bagian dari implementasi inovasi SUPER CEPATD (Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat Daerah) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pessel, yang dirancang untuk memberikan layanan langsung di lokasi bencana.
Kepala Dinas Dukcapil Pessel, Beriskhan, menjelaskan bahwa inovasi ini lahir dari pengalaman di lapangan, di mana korban bencana sering kesulitan mengurus dokumen baru.
"SUPER CEPATD memungkinkan kami mencetak ulang dokumen tanpa warga harus datang ke kantor. Kami yang datang ke lokasi," katanya.
Beriskhan menyebut, layanan ini didukung oleh sistem data kependudukan yang telah terintegrasi, sehingga verifikasi dan pencetakan bisa dilakukan secara mobile dan akurat. Selain untuk kondisi bencana, inovasi ini juga akan dikembangkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit akses.
"Kami ingin seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terjauh, tetap mendapat hak administrasi kependudukan tanpa hambatan," ujarnya.
Ia menambahkan, pelayanan ini juga tanpa biaya dan tanpa prosedur rumit, sebagai bentuk keberpihakan terhadap warga.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kalaksa BPBD Pessel, Yuskardi, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Irwan Fahlevi, serta sejumlah pejabat eselon III dari instansi terkait. Pemkab juga memastikan para korban telah terdata untuk mendapat bantuan lanjutan melalui lintas OPD terkait.