Pessel Wacanakan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Wali Nagari
Painan, Februari 2013.
Keberagaman pengalaman dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh wali nagari, perlu disikapi oleh pemerintah daerah melalui pelatihan manajemen kepemimpinan. Upaya itu bertujuan agar wali nagari memiliki pengetahuan dalam memimpin masyarakatnya.
Sebab keberagaman status sosial serta karakter masyarakat yang berbeda, bisa menimbukan konflik bila tidak disikapi secara arif oleh pemimpinya.
Hal ini disampaikan Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) melalui Asisten I bidang Pemerintahan dan hukum, Gunawan kepada www.pesisirselatan.go.id diruang kerjanya Selasa (12/2) di Painan.
Dikatakanya bahwa sampai saat ini masih ditemui sebagian wali nagari (kepala desa) di daerah itu didesak masyarakatnya untuk turun dari jabatan bukan karena persoalan teknis. Tapi hanya akibat dari sikap dan pembawaanya (wali nagari) yang dinilai sombong oleh masyarakat.
" Karena penilaian sombong bisa berujung kepada desakan untuk diturunkan atau diberhentikan dari jabatan, sehingga pelatihan manajemen kepemimpinan ini perlu dilakukan kepada wali nagari," katanya tanpa menyebut nagari dimaksud.
Dijelaskanya bahwa pengangkatan dan pemberhentian seorang wali nagari diatur berdasarkan Perda 08 tahun 2007 dan Perda Nomor 09 tahun 2010. Wali nagari diangkat melalui Badan Musyawarah (Bamus) nagari, demikian juga halnya dengan pemberhentianya. Namun semua itu melalui aturan dan mekanisme, demikian juga halnya dalam memberhentianya sesua pelanggaran yang dilakukan.
" Direncanakan pelatihan manajemen kepemimpinan wali nagari ini terlaksana pada tahun 2013 ini. Melalui pelatihan manajeman ini, diharapkan persoalan-persoalan yang bukan teknis tidak menimbulkan desakan lagi terhadap wali nagari untuk dicopot jabatanya oleh masyarakat," katanya.
Sedangkan kepada wali nagari, ia (Gunawan) juga menghimbau agar bisa bersikap fleksibel. Sebab dengan banyaknya warga yang dipimpin, akan banyak pula karakter dan latar belakang sosialnya yang ditemui. Semuanya harus bisa diayomi oleh wali nagari dengan bersikap netral serta bersosialisasi dengan baik. (05)