• info@pesisirselatan.go.id
  • Hours: Mon-Fri: 8am – 4pm

21 Februari 2014

408 kali dibaca

Pokja RBM Laksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Berbasis Adat Agama Dan Hukum Dalam Pe

Painan,Februari 2014.   

Banyaknya permasalahan yang terjadi dimasyarakat salah satunya tingginya jumlah tunggakan pada Program Nasional Perberdayaan  Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM MPd) untuk kelompok SPP perlu adanya solusi yang komplik untuk mengatasinya.

Untuk itulah pelaku PNPM harus selalu untuk ditingkatkan kapasistasnya agar permasalahan tersebut bisa segera diatasi dan pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik.Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Perempuan dan KB Mawardi Roska pada acara Pelatihan peningkatan kapasitas pelaku PNPM kecamatan berbasis adat.agama dan hukum dalam penanganan kelompok bermasalah (SPP).

Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di Hotel Andini Painan dengan menghadiri narasumber yang berasal dari adat, tokoh agama dan Kejaksaan.Dengan pesertanya adalah BPUPK,PL UPK,UPK,FK dan BKAN.Dan acara ini dilaksanakan oleh  Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM)

Menurut Mawardi semua elemen masyarakat harus bersinergi mencarikan solusinya dalam penanganan masalah sebab jika tidak maka pelaksanaan kegiatan akan berjalan lambat dan tergangu.

Pelaku PNPM hrus mengetahui langkah yang mesti dilakukan agar permasalah ini bisa diselesaikan sebab dari hasil validasi yang dilakukan dapat di simpulkan penyebab terjadinya tunggakan SPP diantaranya Microfinance karena terjadi gangguan ekonomi kelembagaan.Lemahnya kelembagaan yang ada di masyarakat Force Majure Penyelewengan Kelompok Fiktif, anggota fiktif, pengurus yang tidak menyetor ke UPK.

Ditambahkannya, langkah langkah penanganan sudah dilakukan diantaranya Melakukan validasi untuk memastikan apa penyebab dari tunggakan pengembalian.Melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intens kepada kelompok yang bermasalah dengan melibatkan seluruh stake holder/Pihak-pihak yang di nilai mampu untuk menyelesaikan persoalan ini mulai dari tingkat kampung, Nagari dan kecamatan serta Kabupaten Reschedule Pengurangan kewajiban.

"Upaya itu belum berjalan maksimal,ini bisa dilihat jumlah tunggakan yang masih tinggi. padahal  tunggakan tersebut harus diselesaikan segera mungkin,karena itu setiap Unit Pengelola Kegiatan setiap kecamatan harus bersinergi untuk mencari penyelesaian terhadap permasalah ini," ujarnya

Lanjut Mawardi menambahkan kegiatan pelatihan ini sengaja didatangkan narasumber dari tokoh adat,agama dan hukum agar pelaku bisa memahaminya dan bisa diterapkannya di setiap kecatana agar permasalah bisa segera diatasi.

"Kegiatan SPP PNPM-MPd telah membawa dampak yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, karena dengan bantuan dana SPP ini dapat dijadikan modal usaha sehingga kehidupan ekonomi masyarakat dapat meningkat.Tapi kesadaran masyarakat untuk membayarkan agar kurang, "ujarnya (07)