Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kondisi daerah ini tentunya memiliki risiko terpapar bencana tsunami. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah memahami tentang pentingnya menyusun rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Perencanaan kontingensi disusun dan dan disepakati sebagai panduan/ arah kebijakan, strategi dan langkah untuk menangani kedaruratan atau situasi krisis akibat bencana.
Untuk itu penulis berpikir, kita perlu memahami konsep kontingensi bencana alam dan tsunami ini. Kontingensi bencana alam untuk gempa bumi dan tsunami mencakup rencana yang dirancang sebelumnya untuk menghadapi dan merespons bencana tersebut. Kontingensi ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian manusia dan kerusakan properti serta memastikan bahwa respon yang terorganisir dan efektif dapat dilakukan dalam situasi darurat.
Terdapat beberapa langkah yang biasanya termasuk dalam rencana kontingensi untuk bencana gempa bumi dan tsunami, diantaranya : Pertama, mengetahu perihal pemahaman resiko, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal ini bisa dengan melakukan analisa seismik dan survei topografi dapat membantu mengidentifikasi potensi bahaya. Kedua, perencanaan titik-titik evakuasi, hal ini perlu dilakukan untuk menentukan jalur evakuasi yang aman dan titik-titik kumpul yang telah ditentukan sebelumnya. Langkah ini bisa dilakukan melalui kesepakatan bersama berdasarkan kajian, agar supaya masyarakat sekitar daerah berisiko harus tahu bagaimana cara mengakses jalur evakuasi dan titik-titik kumpul.
Ketiga, Lakukan penyuluhan dan pelatihan secara berkesinambungan. Upaya ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda awal gempa bumi dan tsunami, serta tindakan yang harus diambil saat bencana terjadi. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar tercipta sebuah kebiasaan di dalam masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana. Langkah yang perlu dilakukan mencakup pelatihan evakuasi, penggunaan peralatan darurat, dan peran masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama. Keempat, membuat pemetaan sumber daya darurat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi lokasi dan ketersediaan tempat perlindungan sementara, pangan, air bersih, peralatan medis, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk merespons bencana. Semua pihak harus memastikan juga sumber daya tersebut mudah diakses dalam situasi darurat.
Kelima, perencanaan komunikasi darurat. Komunikasi merupakan komponen yang penting saat situasi bencana, agar data dan informasi tentang bencana yang telah terjadi bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk tindak lanjut. Untuk itu rencanakan sistem komunikasi darurat yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat segera setelah bencana terjadi. Perencanaan komunikasi ini juga Ini mencakup peringatan dini dan informasi tentang evakuasi. Supaya masyarakat bisa mengurangi resiko dampak yang terjadi dan meningkatkan kewaspadaan di masyarakat. Keenam, perlunya alur koordinasi antar berbagai pihak yang berwenang. Dengan adanya struktur kordinasi yang jelas antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada saat bencana terjadi, petugas darurat, relawan, dan organisasi kemanusiaan. Hal ini penting untuk memastikan respon yang terkoordinasi dan efektif, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran komunikasi dan penanggung jawab pada pasca terjadi bencana ini.
Ketujuh, Melakukan latihan dan simulasi. Kegiatan latihan dan simulasi secara berkala untuk menguji efektivitas rencana kontingensi. Langkah ini perlu dilakukan selain untuk membantu mengidentifikasi kelemahan dalam rencana dan memberikan kesempatan bagi semua pihak terlibat untuk berlatih dalam menghadapi situasi darurat. Sehingga ketika bencana dan pasca bencana terjadi semua pihak yang terlibat telah mengetahui tugas dan wewenang yang akan dilakukannya. Kedelapan, perlunya kepastian penyimpanan peralatan darurat. Peralatan darurat juga menjadi komponen penting, untuk itu kita memastikam peralatan darurat seperti peralatan medis, alat-alat komunikasi, pakaian pelindung, dan lainnya disimpan dengan aman dan mudah diakses. Lokasi penyimpanan dan standardisasi penyimpanan perlu diperhatikan, agar supaya peralatan tersebut dapat digunakan siap dan bekerja baik sesuai dengan kondisi yang semestinya.
Kesembilan, perlunya kerjasama internasional. Bencana gempa bumi dan tsunami seringkali memiliki dampak lintas batas. Pengalaman tahun 2004 di Aceh, tahun 2009 di Sumatera Barat dan terakhir tahun 2018 di Palu, telah membuktikannya. Untuk itu, kerja sama antar negara dan lembaga internasional sangat penting dalam merespons dan mendukung pemulihan pasca bencana. Bantuan dari beberapa negara sahabat dan lembaga bantuan internasional datang mengalir. Untuk persoalan kemanusiaan dalam hal ini bencana alam secara langsung menjadi kesadaran universal bagi semua pihak untuk membantu para korban terdampak. Terakhir, perencanaan pemulihan pasca bencana. Perencanaan berjangka pasca bencana, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang menjadi hal yang krusial. Untuk itu rencanakan langkah-langkah pemulihan jangka panjang, termasuk upaya rekonstruksi fisik, dukungan psikososial bagi korban, dan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak.
Kontingensi bencana alam menjadi adalah alat penting untuk menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami dengan lebih baik dan efektif. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan rencana ini memerlukan keterlibatan semua pihak terkait dan komitmen dalam melaksanakan latihan dan pembaruan secara berkala. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk membuat rencana kontingensi bencana alam menjadi sebuah langkah progresif daerah ini dalam upaya dalam menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami. Sesuai dengan harapan Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar bahwa dengan disusunnya dokumen rencana kontingensi bencana ini dan melalui upaya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Kabupaten Pesisir Selatan berharap dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan darurat saat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
“Adalah perlu informasi yang disampaikan kepada masyarakat, namun jangan seolah bencana Gempa Bumi dan Tsunami itu terjadi. Tetapi, perlu memberikan pencerdasan kepada masyarakat untuk kesiapsiagaan diri dalam menghadapi segala potensi bencana yang tidak tahu kapan pasti terjadinya. Bukan berarti kita pasrah dengan segala potensi bencana. Seandainya bencana itu terjadi, kita punya SOP. Jadi, jangan sampai salah menyampaikan informasi, sehingga tidak ada kepanikan massal. Kita siapkan mental kita untuk hidup di daerah rawan bencana,” kata Bupati, Kamis (10/08).
Dan beliau menekankan dokumen yang selesai dibuat ini jangan juga menjadi hiasan di rak buku. Masing-masing kita menyampaikan informasi kepada keluarga dan masyarakat sekitar, tapi tidak memberi kabar petakut agar tidak muncul permasalahan baru dan korban baru.