PESISIR SELATAN – Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting di daerah itu.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan sambutan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada Rapat Penilaian Kinerja Stunting yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kamis (2/10/2025).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Bappedalitbang Pesisir Selatan Hadi Susilo, Sekretaris Dinas Sosial Irwan Fahlivi, Sekretaris DPMDPPKB Denny Anggara, Dinas Kominfo, serta tim TPPS lainnya di Ruang Video Conference Painan Convention Centre. Dari pihak provinsi, Bappeda Sumbar bersama tim panelis penilaian kinerja stunting ikut serta secara virtual.
Dalam sambutannya, Risnaldi menyampaikan, stunting masih menjadi tantangan serius yang harus segera ditangani bersama.
Stunting tidak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga memengaruhi kualitas generasi masa depan.
Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah menempatkan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu program prioritas nasional.
Menurutnya, penilaian kinerja stunting ini menjadi penting karena dapat memastikan seluruh program intervensi, baik gizi spesifik maupun gizi sensitif, berjalan secara konvergen, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Selain itu, kegiatan ini juga merupakan sarana evaluasi dan refleksi sejauh mana komitmen, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga capaian pemerintah daerah dalam menurunkan prevalensi stunting.
Risnaldi menegaskan, sejak awal Bupati Pesisir Selatan sudah mengarahkan seluruh OPD terkait dan masyarakat agar berkolaborasi dan berkomitmen bersama.
Menurutnya, penanganan stunting bukan hanya sebatas cerita, melainkan membutuhkan aksi nyata yang terus dilakukan secara konsisten.
“Salah satu prioritas kami adalah penanganan stunting. Harapan kita angka stunting bisa terus ditekan bahkan tuntas,” katanya.
Lebih lanjut, Risnaldi menekankan, Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen penuh memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta mendorong partisipasi masyarakat.
Komitmen itu diwujudkan melalui sejumlah langkah, seperti penguatan konvergensi lintas sektor mulai dari tingkat kabupaten hingga ke nagari atau desa, optimalisasi layanan dasar bagi ibu dan anak, peningkatan kualitas gizi, sanitasi, dan air bersih, serta gerakan masyarakat melalui inovasi daerah.
Beberapa inovasi yang telah berjalan di antaranya adalah program Kamis Baselo sebagai bimbingan pernikahan bagi calon pengantin, Jumat Centing Sirah atau Jumat Cegah Stunting dengan konsumsi tablet tambah darah, serta demo pembuatan MPASI untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi seimbang.
Selain melibatkan perangkat daerah, Pemkab Pesisir Selatan juga mengajak pihak swasta melalui program Bapak Asuh Anak Stunting, serta menggandeng tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat luas.
Bersama Kementerian Agama, Pemkab juga melakukan edukasi melalui ceramah agama tentang pentingnya gizi yang cukup, pola asuh yang baik, serta menjaga kebersihan lingkungan keluarga.
Risnaldi menegaskan, tanpa keterlibatan semua pihak, akan sulit mencapai keberhasilan dalam menurunkan angka stunting.
Ia juga mengingatkan, upaya ini sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2030 yang dituangkan dalam lima program pro rakyat, yaitu Nagari Sehat, Nagari Pandai, Nagari Sejahtera, Nagari Mangaji, dan Nagari Kanyang.
Program tersebut menyentuh langsung persoalan ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk percepatan penurunan stunting.
Ia pun menambahkan, pembahasan mengenai stunting selalu hadir dalam berbagai agenda Pemkab Pessel, mulai dari rapat hingga apel, sebagai bentuk edukasi dan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat agar program berjalan berkesinambungan.
Dalam kesempatan itu, Risnaldi kembali menegaskan sejumlah prinsip yang harus dijalankan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Pertama, harus lintas sektor dengan melibatkan kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, pekerjaan umum, PMD, dan lainnya. Kedua, harus berkelanjutan, dilakukan terus-menerus, bukan hanya program jangka pendek. Ketiga, berbasis data, dengan menentukan sasaran berdasarkan data keluarga berisiko stunting. Keempat, partisipatif, yakni melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak swasta.
“Kami selaku Ketua Tim TPPS Kabupaten Pesisir Selatan menekankan kepada seluruh kepala OPD, camat, dan masyarakat agar selalu proaktif dalam pencapaian keakuratan data, sehingga kita dapat menentukan langkah yang tepat untuk intervensi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Bappedalitbang Pesisir Selatan Hadi Susilo menjelaskan, pada dasarnya ada dua upaya besar yang dilakukan dalam penanganan stunting, yakni intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi spesifik, kata Hadi, meliputi pelayanan kesehatan bayi dan balita sesuai standar, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) serta balita gizi kurang, pelaksanaan tata laksana balita gizi buruk, pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga kesehatan, pemenuhan sarana-prasarana fasilitas kesehatan dan jejaring, hingga edukasi dan promosi kesehatan.
Sementara itu, intervensi sensitif mencakup pemberdayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk mengawal kegiatan di posyandu, pemeriksaan status anemia pada remaja putri serta pemberian tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita kurang gizi, serta pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan dan konseling pra nikah bagi calon pengantin. Selain itu, peningkatan koordinasi melalui rapat lintas sektor, penyediaan sarana pemantauan pertumbuhan balita, pelatihan kader, hingga pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan juga menjadi bagian dari langkah penanganan.
“Kalau intervensi spesifik dan sensitif ini kita jalankan secara konsisten, insyaallah angka stunting akan terus berkurang. Kita tangani mulai dari remaja putri, pasangan pranikah, ibu hamil, hingga bayi dan balita,” terang Hadi.
Melalui penilaian kinerja ini, Pemkab Pessel berharap masukan dari tim penilai provinsi dapat semakin mengarahkan dan mempertajam langkah yang telah dilakukan. Pemerintah daerah optimistis, dengan kerja sama semua pihak, Pesisir Selatan mampu mewujudkan daerah bebas stunting dan turut berkontribusi dalam pencapaian target Indonesia Emas 2045.