Pesisir Selatan--Untuk memaksimalkan pengawasan laut dan pesisir pantai di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perikanan usulkan pembangunan pos terpadu di daerah itu.
Usulan pembangunan pos terpadu itu penting dilakukan mengingat masih maraknya kapal pukat harimau beroperasi di perairan pantai Pessel. Kondisi itu telah menimbulkan berbagai polemik dan konflik sosial, terutama sekali dikalangan masyarakat nelayan.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Perikanan Pessel, Andi Syafinal, dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Tangkap, Firdaus Rabu (18/9).
Disampaikanya bahwa untuk mengantisipasi dan meminimalisir beroperasinya kapal pukat harimau, Pemkab Pessel berinisiatif mengusulkan pembangunan pos terpadu di Nagari Pulau Rajo, Kecamatan Air pura.
Melalui pendirian pos terpadu itu, maka pengawasan terhadap perairan pantai dan laut Pessel akan bisa dilakukan secara maksimal.
"Tanah untuk membangun pos terpadu itu sudah ada berkat hibah Wali Nagari Pulau Rajo. Sekarang tiggal tinggal lagi mengukur bidang tanah serta juga melengkapi administrasinya," ungkap Firdaus.
Dia menjelaskan bahwa terkait pembangunan pos terpadu itu, pihaknya hanya sebatas mengusulkan kepada pemerintah provinsi (Pemprov).
"Sebab terkait pembangunan dan pengawasan laut dan pesisir pantai itu kewenangannya berada di tingkat provinsi," ujarnya.
Ditambahkanya bahwa di daerah itu ada dua lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan pos terpadu itu.
"Dua lokasi itu diantaranya, di BPP Air Haji, dan di Nagari Pulau Rajo. Walau demikian kita akan melakukan pengecekan dulu secara bersama kelapangan. Tujuanya untuk melihat mana lokasi yang strategis untuk pendirian pos terpadu itu," tutupnya. (05)