Pesisir Selatan--Pemerintah daerah kabupaten (Pemdakab) Pesisir Selatan (Pessel) akan terus memaksimalkan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu.
Upaya itu dilakukan agar percepatan reformasi birokrasi sebagai perwujudan visi dan misi daerah, benar-benar bisa tercapai.
Demikian disampaikan sekretaris daerah kabupaten (Setdakab) Pessel, Erizon Selasa (3/9).
Dijelaskanya bahwa reformasi biokrasi di lingkungan Pemkab Pessel menjadi agenda penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas.
Dari itu dia berharap pelayanan terhadap publik di lingkungan Pemkab Pessel tahun di 2019 ini, bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.
Kemudian reformasi birokrasi yang tengah berlangsung, tidak ada kata lain, selain berubah.
"Kalau tidak, ASN akan tergilas. Banyak yang dapat dilakukan, sehingga tidak ada lagi istilah meja basah dan meja kering, semua mendapat porsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," ucapnya.
Dikatakan lagi bahwa Pemkab Pessel terus menggulirkan berbagai pembaharuan dibidang tata pemerintahan, dan terus mendorong ASN sebagai gerbong perubahan bekerja dengan efektif dan efesien.
"Sekarang sidak masanya lagi ASN datang, lalu tanda tangan absen, kemudian hilang, tanpa tahu apa yang harus dikerjakan. Sikap seperti itu harus hilangkan. Saya tidak ingin ada ASN yang malas atau hanya menerima gaji buta saja," tegasnya.
Disebutkanya fenomena yang berkembang dalam budaya ASN umumnya menyangkut ketidakpahaman pegawai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), walaupun sudah diberikan uraian pekerjaan.
"Gaji yang kita terima merupakan hak yang semestinya diiringi dengan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Berdasarkan hal itu, maka pola pikir dan pola kerja dilingkup Pemkab Pessel harus dilakukan dengan benar dan serius," tegasnya. (05)