Pesisir Selatan--Untuk menghindari kecurigaan masyarakat dalam penggunaan anggaran pembanguan di tingkat pemerintahan terendah yang bersumber dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD), maka kepada para walinagari ditegaskan agar transparan dalam menggunakan dana.
Agar harapan itu bisa benar-benar tercapai, maka pemerintahan nagari (Pemnag) diminta agar memasang baliho atau papan pengumuman terkait anggaran yang bersumber dari DD dan ADD tersebut.
Ketegasan itu disampaikan sekretaris daerah kabupaten (Setdakab) Pessel, Erizon Sabtu (1/8) kepada penulis pesisirselatan.go.id.
"Agar berbagai bentuk pembangunan yang dilaksanakan di nagari bisa diawasi oleh masyarakat, maka kepada seluruh pemerintah nagari di daerah ini diminta agar memasang baliho anggaran yang berasal dari DD dan ADD," katanya.
Agar bisa dilihat oleh masyarakat, maka dia meminta kepada Pemnag agar pemasangan baliho itu dilakukan pada lokasi-lokasi strategis.
Ditambahkanya bahwa upaya itu merupakan bentuk transparansi dalam mengantisipasi tindakan penyimpangan penggunaan anggaran.
"Sebab dengan angaran mencapai angka rata-rata diatas Rp 1,2 miliar per nagari, niat atau peluang untuk melakukan penyimpangan oleh oknum pemerintahan nagari bisa saja terjadi," ujarnya.
Untuk mengantisipasi agar penyelewangan bisa diantisipasi, maka perlu dilakukan pengawasan secara bersama. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan pemasangan baliho tersebut.
"Semua ini bertujuan agar penggunaan anggaran nagari di Pessel benar-benar tepat sasaran, serta terlaksana sesuai dengan tujuanya," harap sekda.
Lebih jauh dijelaskan bahwa tahun 2019 ini total anggaran yang diperuntukan terhadap 182 nagari yang ada di daerah itu sebesar Rp 254 miliar.
"Diantaranya sebesar Rp 87 miliar yang bersumber dari ADD, dan sebesar Rp 167 miliar pula dari DD. Berapa pesar alokasi per nagari, itu tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, serta tingkat kemiskinan di nagari yang bersangkutan," tutupnya. (05)