Korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa. Ia adalah penyakit senyap yang menggerogoti sendi-sendi pelayanan publik, mencederai kepercayaan masyarakat, dan memperlambat laju pembangunan bangsa. Menyadari ancaman tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Sosialisasi Program Pariwara Anti Korupsi 2025, sebuah kampanye masif yang menyatukan suara pusat dan daerah dalam satu gaung "Suarakan antikorupsi hingga pelosok negeri".
Dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom, sosialisasi ini melibatkan perwakilan dari Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota dan BUMD dari seluruh Indonesia. Tak terkecuali, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan turut ambil bagian, dihadiri oleh Kepala dinas dan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Sebuah bukti nyata bahwa komitmen pemberantasan korupsi tak berhenti di ruang sidang, tetapi terus digaungkan lewat kanal-kanal komunikasi daerah.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif para peserta. "Semangat kehadiran bapak ibu adalah bukti nyata komitmen kita membangun budaya antikorupsi dari pusat sampai daerah," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan bersama yang bertujuan mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menolak segala bentuk korupsi, dari yang kasat mata hingga yang terselubung. Kampanye ini menargetkan perilaku koruptif di sektor pelayanan publik, mulai dari suap, gratifikasi, pungutan liar, nepotisme, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas.
Direktur kampanye antikorupsi, Amir Arif menyampaikan bahwa pariwara anti korupsi adalah kampanye serentak penyebaran pesan anti korupsi oleh pemerintah daerah dan BUMD melalui berbagai media komunikasi publik yang dimiliki.
Amir Arif menjelaskan Pariwara sendiri berarti iklan/pemberitahuan/reklame yang bertujuan untuk menyebarkan pesan-pesan agar masyarakat tau.
"Kita harus konsisten mengedukasi masyarakat karena korupsi seringkali terjadi tidak hanya satu pihak saja yang memanfaatkan tapi masyarakat juga sering kali tidak sadar kebiasaan-kebiasaan buruk untuk memberikan suap, memberikan hadiah, memberikan setoran-setoran tertentu, harus lebih di didik suapaya masyarakat maupun pelayanan publik sama-sama bisa menghindari perbuatan-perbuatan korupsi," paparnya.
Ia menekankan pentingnya edukasi yang konsisten supaya baik masyarakat maupun pelayanan publik sama-sama bisa menghindari perbuatan-perbuatan korupsi.
"Dengan program ini kita harapkan bahwa kampanye yang mungkin di beberapa titik masih minim itu bisa kita selenggarakan secara masif, " Jelasnya.
Tahun ini, kampanye akan digelar minimal selama tiga bulan, mulai Juni hingga September. Bagi yang ingin menyelami lebih dalam, kanal YouTube "Suara Antikorupsi" tak hanya menyuguhkan informasi teknis, tetapi juga menghadirkan rekaman lengkap Zoom Meeting kegiatan ini.
Gema Pariwara Antikorupsi 2025 akan terus menggema di ruang-ruang pelayanan publik hingga kanal-kanal digital. Setiap daerah didorong untuk menyebarkan pesan antikorupsi ke berbagai titik pelayanan publik. Sebuah ajakan untuk tidak diam, melainkan bertindak. Tak hanya itu, peserta juga berpeluang meraih Penghargaan Pariwara Antikorupsi 2025 dari KPK sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif dan kreatif.
Kampanye ini telah terbukti berdampak. Tahun lalu, lebih kurang 290 satuan kerja dari 20 provinsi ikut ambil bagian. Tahun ini, harapannya lebih masif, lebih menggema, dan lebih menyentuh akar persoalan.
Karena di balik tiap pelayanan publik yang bersih, ada keyakinan kuat bahwa negeri ini bisa bebas dari korupsi, asal kita semua bergerak bersama.