Painan,Mei--Polemik penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan tidak tepat sasaran juga terjadi di Kabupaten Pesisir Warga mempertanyakan tata cara pendataan yang dilakukan, terkait pembagian kartu Jamkesmas yang dianggap tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin.
Bahkan disinyalir,kartu itu menjadi tidak tepat sasaran akibat adanya penerima yang sudah meninggal, pindah tempat, dan penerima kartu ganda. Bahkan ditemukan juga, penerima dari pegawai negeri sipil (PNS).Mendapat Jamkesmas.
Kepala Dinas Kesehatan Pessel Syafrizal Antoni kemarin mengatakan,ketidaksesuaian data jamkesmas bukan masalah dari pihaknya ,karena pendataan bukan dilakukan oleh dinas kesehatan namun sepenuhnya wewenang Kementrian Kesehatan dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pusat.
"Bukan kita yang memutuskan,Tugas kita membagikan kartu tersebut kepada masyarakat jika kartu sudah sampai,' ujarnya
Dijelaskannya,Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pessel juga menemukan Jamkesmas tidak tepat sasaran. Jumlah tersebut ditemukan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap warga pemegang kartu Jamkesmas.
Lebih lanjut Anton mengungkapkan sebagian besar warga yang tidak mendapatkan kartu Jamkesmas meminta agar kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bisa mereka terima.
Karena jamkesda yang merupakan program dari pemerintah kabupaten dalam memberikan pengobatan gratis bagi warga tidak mampu, pastinya sangat membantu beban warga.
"Masalah kesehatan merupakan masalah yang tidak bisa ditunggu-tunggu. Sering kali masyarakat, khususnya yang belum terdaftar sebagai peserta jamkesmas ,tidak dapat berobat hanya karena tidak mempunya biaya," ujarnya.
Dijelaskannya, Kabupaten Pessel pada tahun 2013 jumlah warga yang mendapatkan kartu Jamkesmas sebanyak 154.780 orang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 182.123 orang. Dan penerima Jamkesda tahun 2013 sebanyak 21 ribu orang meningkat dari tahun sebelumnya yang cuma 13 ribu meningkat sekitar 7 ribu orang.
Jumlah penerima jamkesda yang sekitar 21 ribuan itu merupakan jumlah terbaru hasil dari pendataan ulang yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan walinagari
"Terkait pendataan bagi penerima manfaat Jamkesda, sebelumnya kita mewanti-wanti walinagari agar melakukan pendataan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam artian, penerima manfaat Jamkesda betul-betul masyarakat miskin", ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, program Jamkesmas dan Jamkesda tetap diawasi. Jika ditemukan ada masyarakat yang tidak berhak mendapat program tersebut, maka kartunya akan ditarik. akhirnya (07)(07)