.jpeg)
Di tengah gempuran arus globalisasi dan perubahan nilai-nilai sosial yang kian cepat, Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan pendiriannya dengan suara lantang: "Tidak ada tempat bagi LGBT di Kabupaten Pesisir Selatan." Pernyataan tegas ini bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan dari komitmen mendalam untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial berdasarkan ajaran agama. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ketaatan kepada Allah SWT adalah prinsip yang tak bisa ditawar-tawar, dan inilah landasan yang menguatkan sikap pemerintah daerah dalam menghadapi isu-isu yang dianggap menyimpang dari syariat.
Berapa waktu lalu Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar, menegaskan sikap tegas pemerintah daerah dalam menolak segala bentuk keberadaan dan kegiatan yang berkaitan dengan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bupati Rusma Yul Anwar pada Kamis, 27 Juni 2024, sebagai respons terhadap isu yang berkembang di masyarakat terkait adanya dugaan penyelenggaraan festival bencong di Kota Painan.
Bupati juga menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai adanya festival bencong di Painan. Namun, ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian semacam ini kepada pemerintah daerah agar dapat segera ditindaklanjuti. Bupati menegaskan bahwa sikap keras ini didasarkan pada norma-norma agama yang berlaku di Pesisir Selatan, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam.
Menurutnya, LGBT adalah perilaku yang sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam, sehingga pemerintah daerah wajib menjaga dan melindungi masyarakat dari pengaruh yang dianggap negatif ini. "Intinya tidak ada tempat atau ruang dan bentuk apapun itu terkait LGBT, apalagi itu festival atau kelompok. Kita tolak mentah-mentah, jika ada akan kita proses dan tindak lanjuti," tegas Bupati Rusma Yul Anwar mengakhiri pernyataannya.
Islam menjadi agama mayoritas di Kabupaten Pesisir Selatan, orientasi seksual LGBT dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Al-Qur'an dan hadis secara tegas mengajarkan bahwa hubungan sesama jenis dilarang dan dianggap bertentangan dengan fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Pandangan ini juga didukung oleh berbagai aliran pemikiran dalam Islam yang menekankan pentingnya menjaga tatanan keluarga dan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum agama.
Para ulama dan tokoh agama mengutip kisah kaum Nabi Luth sebagai dasar teologis untuk menentang perilaku LGBT. Dalam cerita tersebut, kaum Luth dihancurkan oleh Allah SWT karena perilaku homoseksual yang mereka lakukan. Hal ini dijadikan peringatan bagi umat manusia untuk menjauhi perilaku yang dianggap menyimpang dari syariat Islam.
Salah satu prinsip fundamental dalam Islam adalah ketaatan mutlak kepada Allah SWT. Konsep ini menggarisbawahi bahwa perintah dan larangan Allah tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar-menawar. Dalam konteks ini, sikap "tidak ada tempat bagi LGBT" di Kabupaten Pesisir Selatan dianggap sebagai manifestasi dari komitmen untuk mematuhi ajaran agama tanpa kompromi.
Pemimpin agama dan tokoh masyarakat sering menekankan bahwa ketaatan kepada Allah adalah prioritas utama dalam kehidupan seorang Muslim. Oleh karena itu, ketika ada perintah atau larangan yang jelas dalam ajaran Islam, seperti larangan terhadap perilaku LGBT, tidak ada ruang untuk diskusi atau kompromi. Prinsip ini dianggap esensial untuk menjaga integritas iman dan memastikan bahwa masyarakat hidup sesuai dengan petunjuk agama.
Pernyataan Bupati tersebut juga dilihat sebagai upaya untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pandangan agama, mempertahankan nilai-nilai moral yang kuat dianggap sangat penting untuk membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Para pemimpin agama sering mengingatkan bahwa penyebaran perilaku LGBT dapat merusak tatanan sosial dan mengancam stabilitas keluarga, yang merupakan pondasi dasar dari masyarakat.
Dengan demikian, sikap tegas yang diambil oleh pemerintah daerah ini mendapat dukungan dari banyak kalangan. Mereka melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh yang dianggap negatif dan bertentangan dengan ajaran agama. Dengan menjaga nilai-nilai keagamaan, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari perilaku yang dianggap menyimpang dan tetap berada dalam koridor yang diridhai oleh Allah SWT.
Tokoh agama memiliki peran penting dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat agar tetap berpegang pada ajaran agama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk isu LGBT. Mereka diharapkan terus memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga akhlak dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Selain itu, tokoh agama juga berperan dalam mendukung pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Dengan adanya dukungan dari para ulama dan tokoh agama, kebijakan seperti yang disampaikan oleh Bupati ini dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.
Pernyataan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan mengenai LGBT dari sudut pandang agama menegaskan pentingnya menjaga moralitas dan ketertiban sosial sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini, ketaatan mutlak kepada Allah SWT menjadi landasan utama dalam menilai perilaku manusia dan memastikan bahwa masyarakat tetap berada dalam jalur yang benar menurut syariat. Dukungan dari tokoh agama dan masyarakat yang taat beragama menjadi kunci dalam upaya menjaga harmoni sosial dan melindungi nilai-nilai keagamaan dari pengaruh yang dianggap merusak.
Sikap Bupati ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga moral dan nilai-nilai agama di Pesisir Selatan. Dengan tegas, Bupati Rusma Yul Anwar menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan norma agama dan budaya lokal tidak akan dibiarkan berkembang di wilayahnya. Masyarakat Pesisir Selatan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan melaporkan hal-hal yang dianggap menyimpang kepada pihak berwenang.