Pesisir Selatan--Untuk meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat melalui pengurangan permukiman kumuh, pemerintah daerah kabupaten (Pemdakab) Pesisir Selatan (Pessel) melalui bantuan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), alokasikan anggaran sebesar Rp2,3 miliar ke Kampung Koto Pulai Kecamatan Lengayang.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana, yang memiliki nilai tambah terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Pessel, Mukhridal mengatakan kepada penulis pesisirselatan.go.id Senin (2/9) bahwa melalui bantuan itu, maka peningkatan kualitas melalui percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas, bisa tercapai di Pessel.
"Untuk tahun 2019 ini, kementrian PUPR melalui Disperkimtan Pessel mengalokasikan anggaranya sebesar Rp2,3 miliar ke Kampung Koto Pulai Kecamatan Lengayang. Dana itu digunakan untuk menata pemukimanya. Melalui penataan ini, maka pemukiman yang selama ini dinilai kumuh, akan berubah menjadi pemukiman yang sehat dan juga berkualitas," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa penataan kawasan kumuh tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
Dia juga berharap melalui program itu tingkat kemiskinan dan pengangguran juga berkurang. Sebab masyarakat setempat diikutkan sebagai pelaku dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Kepala Bidang (Kabid) Kawasan Pemukiman, Rudi Anwar ketika dihubungi menjelaskan bahwa melalui anggaran sebesar Rp2,3 miliar itu, pihaknya melaksanakan kegiatan pembangunan drainase dan jalan lingkung.
"Drainase yang dibangun di Kampung Koto Pulai itu sepanjang 1 kilometer. Sedangkan jalan lingkar sebanyak 8 ruas pula. Ditargetkan pekerjaan jalan lingkar dan drainase itu tuntas pada pertengah Oktober 2019, atau paling cepat pada pertengahan September ini," ungkapnya.
Diyakininya target itu akan bisa tercapai, sebab kegiatan yang dilaksanakan oleh PT Deficy Sigar Pratama itu, sudah tercapai sebesar 60 persen.
"Selain itu, masyarakat juga cukup terbuka dan mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Sebab dalam melakukan kegiatan fisik, pihak pelaksana memprioritaskan masyarakat setempat sebagai pekerja," timpalnya. (05)