Painan, Februari ----
Strategi kebijakan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini dilakukan melalui beberapa pendekatan konsep pembangunan, salah satunya adalah pembangunan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Sebagai suatu pendekatan perekonomian maka aplikasi kebijakan pemerintah Pessel terfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat mengelola potensi lokal secara optimal serta bereriontasi membuka kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja guna peningkatan pendapatan masyarakat. Begitu juga terhadap usaha kecil menengah, Sekitar 90 persen usaha kecil dan menengah di Pessel berkembang dan itu berasal dari usaha mikro seperti pedagang kecil seperti PKL dan home industri.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian,Perdagangan dan Pasar (Koperindagpas) Nazwir mengungkapkan ada 3440 UKM di daerah itu dan 90 persen merupakan Industri Kecil Menengah (IKM) dan diantaranya masih perlu pembinaan dan penguatan modal. "Kita amati beberapa UKM yang ada itu, kebanyakan masih membutuhkan pendampingan dan pembedayaan, namun karena keterbatasan anggaran masih menjadi kendala bagi UKM itu untuk bisa maju dan berkembang,' ujarnya Kemaren Senin (20/2)
Menurutnya, UKM yang sudah mendapatkan pembinaan dari pihaknya akan mengalami kemajuan yang pesat, namun terkadang setelah dinas Koperindagpas tidak lagi mendamping maka UKM itu sudah mulai terseok seok.
Naswir mengungkapkan, pihaknya tidak bisa selalu bisa mendamping UKM itu, karena masih banyak UKM lainnya yang butuh pendampingan.Untuk itu kepada pemilik UKM untuk meningkatkan terus kualitas produknya agar tidak selalu didampingi namun tetap bisa berkembang.
Dijelaskannya, Di Pessel banyak terdapat sentra sentral produksi yang bekembang diantaranya Sentra industri kerajinan, sulaman bayangan, batik tanah liek dan sentral lainnya. Dan UKM itu cukup banyak menyerap tenaga kerja dan penopang pertumbuhan ekonomi di daerah.
" Jumlah UKM terus meningkat secara signifikan. Dan untuk mengetahui kondisi UKM di daerah itu, pihaknya kini telah melakukan pendataan menyangkut jenis usaha, volume, aset, peralatan, omset, pasar serta kualitas SDM pekerja dan pemilik usaha. Kita juga akan cari tahu bentuk pelatihan dan pembinaan yang diinginkan UKM di daerah itu," ulasnya
Naswir menambahkan untuk bisa selalu mengembangkan UKM tersebut peranan swasta sangat diperlukan, apalagi dalam segi permodalan (penguatan Modal). Karena selama ini kebanyakan para UKM tersebut tidak bisa bekembang karena keterbatasan modal dan tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal, sehingga ketika ingin memajukan usaha mereka maka mereka kesulitan. Banyak program dan usaha dilakukan oleh Dinasnya diantaranya membuka peluang dan mencoba menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk bisa menjadi bapak angkat dalam hal penguatan permodalan .
"Untuk pembedayaan UKM yang ada di Pessel dalam APBD hanya tersedia dana Rp 30 Juta, Pendamping industri sekitar Rp 68 Juta sedangkan untuk koperasi sebesar Rp 150 Juta. Dan dana itu tidak akan mencukupi jika dilihat dari kebutuhan ," ungkapnya (07)Â